Agar mereka mengoptimalkan anggaran dengan maksimal.

Pesan Risma kepada Camat dan Kepala OPD

Khoirotul Lathifiyah

Rabu, 27 Maret 2019 - 10:30

JATIMNET.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, meminta Camat dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengoptimalkan anggaran dengan baik. Hal itu disampaikan dalam rangka penandatanganan pakta integritas elektronik, di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Selasa 26 Maret 2019. 

Lebih lanjut ia mengatakan, semuanya harus belajar tentang administrasi dan pengelolaan keuangan, ketika masuk dalam pemerintahan.

Hal itu, agar mereka lebih teliti dalam pengaturan administrasi dan pengelolaan keuangan.

BACA JUGA: Wartawan Dicegah Tanya Risma Soal Anaknya yang Diperiksa Polda

“Jadi, kita tidak boleh teledor. Tolong mulai sekarang kita tidak boleh bilang ini buru-buru dan sebagainya, tidak ada kata itu. Tetap harus teliti,” kata Risma dalam rilis yang diterima Jatimnet.com, Selasa 26 Maret 2019.

Meskipun ini adalah hal yang baru, jajarannya diminta agar tidak pernah malu untuk belajar dan bertanya tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Bahkan, ia juga meminta supaya jajarannya itu tidak pernah sombong atau merasa paling tahu.

"Aku biasanya kalau tidak ngerti mesti tanya. Jangan merasa dirinya paling benar dan paling mengerti. Jadi, kalau tidak mengerti tolong tanya,” imbuhnya.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya menjelaskan, pentingnya memperhatikan penyerapan anggaran.

BACA JUGA: Warga Surabaya Golput, Risma: Rugi Lima Tahun ke Depan

Ia menyebut, tahun lalu penyerapan anggaran Pemkot Surabaya sudah mencapai 92 persen, dan itu merupakan penyerapan anggaran terbesar sepanjang sejarah.

"Jadi, saya minta tahun ini jangan sampai kurang dari itu (92 persen), mau tidak mau kita harus luangkan waktu untuk memplototi penyerapan anggaran itu,” kata Risma.

Risma mengimbau agar para camat selalu berhati-hati dalam pengadaan barang dan jasa.

“Apalagi nanti kalau ada dana kelurahan, sehingga harus lebih berhati-hati,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Jalan Gubeng Ambles, Polda Jatim Periksa Anak Risma

Dalam proses penandatanganan pakta integritas, para pejabat diminta untuk mengakses sebuah akun yang sudah diberi username khusus, dan melakukan penandatanganan.

Perlu diketahui, penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja itu, sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri, Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi (Permen Pan RB) No 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum pakta integritas, dan Permen PAN RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu, atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Baca Juga

loading...