JATIMNET.COM, Ponorogo - Perpanjangan masa pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara offline di Kabupaten Ponorogo menuai protes keras. Sejumlah sekolah swasta di daerah berjuluk Bumi Reog ini merasa dirugikan karena beberapa calon siswa yang mendaftar mencabut berkasnya dan pindah ke sekolah negeri.

Pengurus MKK Swasta Jatim Ikhwanul Abrori mengatakan banyak siswa yang sebelumnya sudah mendaftar ke SMA swasta kemudian mencabut berkasnya dan pindah ke SMA negeri. Karena itu, ia memprotes keras kebijakan perpanjangan PPDB itu.

“Adanya perpanjangan PPDB khususnya SMA merupakan lagu lama yang sudah sumbang,” kata Abrori, Kamis 27 Juni 2019.

Ia mengatakan perpanjangan PPDB ini pernah terjadi pada 2017 silam dan kebijakan itu juga menuai protes dari sekolah-sekolah swasta. Sehingga pada 2018 kebijakan itu tidak diterapkan.

BACA JUGA: 53 SMP di Jember Kekurangan Siswa PPDB Sistem Zonasi

“2018 hasilnya kondusif, nah ini kok 2019 diulangi lagi dan lebih ugal-ugalan,” terangnya.

Abrori menilai kebijakan ini ugal-ugalan. "Karena ada banyak telepon ke beberapa wali murid yang telah mendaftarkan anaknya dan sudah melakukan daftar ulang kemudian mencabut pendaftarannya dan memilih SMA negeri karena masih dibuka pendaftaran," katanya.

Data yang ia terima menyebutkan, ada 14 anak yang telah mencabut pendaftarannya di beberapa SMA Swasta di Ponorogo. Diantaranya adalah SMA Muhammadiyah Ponorogo ada 11 siswa, SMA Bakti 1 siswa, dan SMA Immersion 1 siswa. “Ugal-ugalan dan tidak ada etikanya sama sekali,” ujarnya.

Sementara itu Kasie SMA Cabdindik Jatim Wilayah Ponorogo Zamroni saat dikonfirmasi mengatakan SMA swasta tidak perlu khawatir tidak mendapat siswa, karena pendaftaran secara offline untuk SMA negeri sudah ditutup pada Rabu 26 Juni 2019 kemarin.

BACA JUGA: Pendaftaran PPDB sejumlah SMAN dan SMKN di Ponorogo Diperpanjang

“Ke depannya kami akan menata sistem zonasi ini, karena kemarin beberapa sekolah favorit ada dalam satu zona, seperti SMAN 2 dan SMAN 3 Ponorogo,” kata Zamroni.

Zamroni juga akan mengatur sistem pendafatran online maupun offline agar tetap ada pemerataan siswa. Sehingga nantinya tidak akan ada perpanjangan pendaftaran yang membuat beberapa SMA swasta memprotes kebijakan seperti ini.

Disinggung soal beberapa sekolah negeri yang tidak memenuhi pagu apakah akan diregrouping, Zamrono mengatakan masih belum bisa menentukan secepat itu. Perlu evaluasi yang mendalam dan harus melihat jumlah murid dan gurunya juga.

“Kami evaluasi dulu sampai akhir tahun, untuk meregrouping sekolah kan tidak semudah itu,” pungkasnya.