JATIMNET.COM, Jember – Untuk menunjang program deradikalisasi, Pemkab Jember disarankan untuk memperkuat peran pondok pesantren yang banyak tersebar di berbagai penjuru Jember.

Saran itu seperti yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember saat diundang hadir dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2021 – 2026 yang digelar di DPRD Jember.

“Program deradikalisasi yang dilakukan Pemkab Jember ini harus berkesesuaian dengan program nasional. Salah satu skema yang bisa dikembangkan adalah memperkuat Islam Tawassuth (Moderat) yang banyak dikembangkan di pesantren,” ujar Moch Cholily, Ketua Komisi Hukum MUI Jember pada Kamis 9 September 2021.

Selain menyasar pada lembaga pendidikan, penguatan pada pesantren yang bisa dilakukan Pemkab juga pada aspek ekonomi. Menurut Cholily, sudah sejak lama, banyak pesantren yang mengembangkan kewirausahaannya secara mandiri.

Baca Juga: BNPT Rencanakan Deradikalisasi eksnapiter Luar Lapas di Malang dan Banyuwangi

“Penguatan kewirausahaan santri yang dilakukan oleh pemkab ini nantinya diharapkan bisa meningkatn Human Developmend Index (HDI) Jember saat ini yang masih di bawah angka HDI Pemprov Jatim,” ujar pria yang juga dikenal sabagai aktivis buruh ini.

Saat ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI Jember mencapai 67,11 per akhir tahun 2020. Pada saat yang sama, IPM Jawa Timur mencapai 71,71. Untuk mencapai penguatan pendidikan, diperlukan sinergi yang matang dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Agar Pemkab Jember bisa mengatasi kesenjangan atara sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan madrasah yang ada di bawah Kemenag. “Agar ada kesetaraan akses pendidikan baik yang sekolah di sekolah umum maupun keagamaan. Karena kebijakan itu tidak boleh diskriminatif,” tutur pria yang juga Direktur Migrant Aid NGO pendampingan pekerja migran.

Baca Juga: Di Hadapan Bankir, Kepala BNPT Beber Program Deradikalisasi

Cholily juga menenkankan, skema penguatan yang dilakukan Pemkab Jember tidak boleh mengesampingkan peran yang ada di masyarakat. Salah satunya dengan melibatkan majelis taklim yang banyak tumbuh subur di masyarakat.

“Karena itu paradigma yang dibangun adalah paradigma empowering bukan top down. Jangan sampai sekedar lip service dari birokrat. Tujuannya agar perekonomian rakyat menguat,” tutur Cholily.

Hingga saat ini, pembahasan RPJMD Jember 2021 – 2026 masih berlangsung di DPRD Jember. Berbagai lapisan masyarakat diundang oleh Pansus RPJMD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi.