Jumat, 09 November 2018 12:57 UTC
Ketua Umum Ferari, Teguh Samudera menerima cindera mata dari Rektor UPN Veteran Jatim, Akhmad Fauzi usai melakukan MoU. Foto : M Khaesar Januar Utomo
JATIMNET.COM, Surabaya - Memperdalam ilmu pengetahun mengenai hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim berkerja sama dengan Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari). Selain itu juga melakukan penandatangan kerja sama MoU.
Kajian ilmu hukum tersebut, mengambil tema mengenai peran Advokat Dalam Penerapan Azas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
Rektor UPN Veteran Jatim, Akhmad Fauzi menjelaskan dalam kerja sama ini UPN Veteran Jatim berharap semua mahasiswa fakultas hukum dari UPN Veteran Jatim semakin baik. Selain itu juga dapat meningkatkan dalam pengaplikasian ilmu yang didapat selama di perkuliahan.
"Fakultas hukum UPN Veteran Jatim ini sudah cukup bagus, dengan adanya kerja sama ini akan lebih meningkatkan kemampuan ilmu hukumnya dari Ferari," katanya, Jumat, 9 November 2018.
Fauzi berharap setelah dilakukan MoU, semua mahasiswa dapat pendampingan dari pengacara yang memang sudah berpengalaman dan berkompeten (diambil sumpah). "Dengan pendampingan ini akan meningkatkan kualitas mahasiswa fakultas hukum dari UPN Veteran Jatim," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Ferari, Teguh Samudera mengatakan kerja sama ini menjadi salah satu langkah Ferari untuk meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum.
"Dengan begitu kami bisa sama untuk meningkatkan kemampuan setiap layanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.
Teguh mengatakan dengan kerja sama ini nantinya Ferari akan membantu memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang ingin langsung menjadi advokat. "Kami bisa membantu untuk sekolah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang membuat mahasiswa yang serius ingin menjadi advokat," ucapnya.
Teguh menilai dengan adanya kuliah pakar ini dapat menambah pengetahuan mengenai hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jatim. Dengan begitu, Ferari dan mahasiswa fakultas hukum dapat sama-sama melayani masyarakat yang membutuhkan pemahaman hukum.
"Seperti contoh saat ini pemerintah Desa yang mendapatkan kucuran dana desa ini kami akan mendampingi agar tidak terjadi pelanggaran hukum," ungkapnya.
