JATIMNET.COM, Probolinggo – Wakil Wali Kota Probolinggo M. Soufis Subri mendorong para kontraktor di daerahnya untuk tidak hanya bermain di level bawah, namun diharapkan juga mampu bersaing di level menengah hingga atas.

Subri meminta para kontraktor di Kota Probolinggo agar bisa konsisten dan memiliki strategi yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. 

Pesan tersebut disampaikan Subri saat membuka Sosialisasi Pengadaan Barang atau Jasa Pekerjaan Konstruksi di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Senin, 9 November 2020.

BACA JUGA: Jasa Konstruksi Topang Investasi Jatim Sepanjang 2019

Kepada sekitar 50 kontraktor yang hadir, Subri juga mengatakan dalam membangun kota tidak hanya menyangkut masalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pelayanan publik saja, tetapi juga masalah pembangunan daerah, yakni dari sisi infrastrukturnya.

“Saya juga di awal seorang kontraktor. Jangan asal-asalan, dibutuhkan peranan penting kontraktor yang tidak diremehkan, tapi juga luar biasa pada pekerjaannya. Jangan ada dusta di antara kita," ujarnya.

Subri memberi contoh terkait kasus alun-alun dan pasar baru, dimana pihaknya tak segan untuk melakukan protes jika suatu pekerjaan dinilainya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan banyak kesempatan bagi para pemain tender daerah. Hanya saja, pihaknya melihat belum ada perubahan.

“Jangan pada waktu kita beri kesempatan, tidak mau berubah. Saat kita beri kesempatan untuk tender yang besar, malah tidak mampu. Tetapi di luar malah mengatakan orang di daerah tidak diberi kesempatan,” ucapnya.

BACA JUGA: La Nyalla Ingatkan Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi dan Persaingan Internasional

Menurutnya, seluruh jajaran Pemerintah Kota Probolinggo sudah berkomitmen dan di era kepemimpinannya saat ini semua sistem dikembalikan sesuai regulasi, tidak ada titipan maupun tekanan.

“Semua bekerja sesuai tupoksi. Oleh karena itu, kami berharap para kontraktor dapat berubah. Jangan hanya pemerintah yang diharapkan berubah, namun pelaku jasa konstruksi juga harus berubah. Mindset lama harus dihilangkan,” katanya.

Sekadar informasi, dalam sosialisasi tersebut  dijelaskan tentang Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa.