JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti memberi sepuluh catatan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pengusaha jasa konstruksi. Menurutnya, catatan ini penting untuk menghadapi berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi. 

"Ini catatan yang menurut saya penting karena menyangkut isu masa depan usaha jasa konstruksi," ujar La Nyalla di depan peserta Rapat Kerja Daerah Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Jawa Timur, Minggu, 18 Oktober 2020. 

Masukan pertama yang diberikan La Nyalla soal pembinaan oleh pemerintah daerah. Ia melihat peran pemerintah daerah belum maksimal. Padahal pemerintah pusat melalui surat edaran Mendagri Nomor 601 Tahun 2006 sudah membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah atau TPJKD.

BACA JUGA: Jasa Konstruksi Topang Investasi Jatim Sepanjang 2019

“Tetapi beberapa daerah belum menindaklanjuti dengan membentuk unit yang struktural," katanya. 

Peran yang belum terasa ini membuat pembinaan jasa konstruksi di daerah masih belum sepenuhnya efektif. "Menurut saya, hal ini harus menjadi perhatian Gapeknas Jawa Timur,” katanya. 

La Nyalla juga melihat lemahnya penanganan konflik atau sengketa kontrak konstruksi. Pihaknya menilai masih banyak badan usaha jasa konstruksi kerap merasa dikriminalisasi dalam sengketa kontrak konstruksi. “Ini juga harus dipikirkan dan diadvokasi oleh organisasi,” ujarnya. 

Selanjutnya, yang masih harus diperhatikan yakni ihwal jumlah badan usaha. Ia berharap ada peningkatan dengan kualifikasi besar dan spesialis. Tidak justru semakin banyak badan usaha dengan kualifikasi kecil dan generalis. 

Mantan ketua KADIN Jatim itu juga menyinggung soal masih banyaknya kasus kegagalan bangunan karena belum mematuhi ketentuan konstruksi berkelanjutan. Padahal isu tersebut menjadi isu global dan menjadi sorotan dunia internasional. 

"Pengaruh industri konstruksi, baik secara langsung atau tidak langsung, berdampak kepada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut menjadi perhatian dunia internasional. Karena pembangunan tidak boleh mengorbankan daya dukung untuk kebutuhan generasi masa depan,” katanya. 

BACA JUGA: Konstruksi Sarang Laba-Laba, Solusi Bangunan Ramah Gempa

Untuk konsep konstruksi berkelanjutan ini, La Nyalla mengatakan harus dilakukan dengan memperhatikan banyak aspek penting seperti penggunaan material yang tepat, pemanfaatan energi, desain, dan kontribusi pada kehidupan sosial. Disamping memperhatikan perbaikan perekonomian, kontekstualitas dan nilai arsitektural, serta kelayakan suatu konsep untuk diaplikasikan dalam skala lebih luas. 

Terakhir, pihaknya menyoroti masih minimnya tenaga ahli dengan sertifikasi standar yang berlaku secara internasional. Menurutnya, ini tidak bisa dibiarkan karena menjadi syarat kerjasama badan usaha jasa konstruksi nasional dan asing yang masuk ke Indonesia. 

“Saya berharap anggota Gapeknas harus mulai menyiapkan diri untuk menyongsong regulasi internasional ini,” ucapnya.