Surabaya - Keputusan Tim Seleksi Komisioner KPU Jatim meloloskan wajah lama menuai kritik. Timsel diingatkan agar memilih komisioner KPU yang memiliki kecakapan mengambil keputusan strategis, bukan sekedar pelaksana peraturan KPU.
 
Kritik itu disampaikan pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdus Salam dihubungi Jatimnet.com, Minggu 18 November 2018. Dia mengatakan seleksi komisioner KPU tingkat provinsi tidak bisa semata-mata mempertimbangkan pengalaman.

Tapi bagaimana wawasan soal kepemiluan dan kompetensi untuk mengambil kebijakan strategis harus dikedepankan. “Dan skor ini harusnya lebih tinggi, bukan sekedar pengalaman,” kata Peneliti Surabaya Survey Centre ini.

Bila mengedepankan pengalaman, maka yang terjadi akan sangat menguntungkan bagi calon inkumben. Padahal masalah pemilu bukan sekedar aspek teknis penyelenggaraan saja, tapi kecakapan untuk mengambil keputusan strategis menghadapi permasalahan pemilu.

“Kalau yang sekarang ini kan kesannya mau cari mudahnya saja. Dari 200 pendaftar langsung dipilih 60 orang. Memang lebih mudah menyeleksi kalau dari penilaian pengalaman,” kata Surokim.   

Dari 60 orang yang lolos seleksi administrasi memang mayoritas didominasi oleh ‘wajah lama’ KPU. Yaitu Eko Sasmito (ketua KPU sekaligus divisi keuangan, umum dan rumah tangga), Gogot Cahyo Baskoro (divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat), dan Choirul Anam (divisi data dan informasi).

Empat yang lain adalah Dewita Hayu Shinta (divisi perencanaan dan logistik), Muhammad Arbayanto (divisi teknis penyelenggaraan), serta dua komisioner yang baru sebulan ini menjabat, yaitu Rochani dan Insan Qoriawan.

Dia tidak membantah pengalaman dalam kepemiluan penting, namun kecakapan mengambil keputusan strategis harus diutamakan karena yang dipilih adalah komisioner KPU tingkat provinsi. Surochiem berharap agar timsel membuat skoring yang lebih adil ketimbang hanya mengutamakan pengalaman dalam menyeleksi peserta.

"Kalau persoalan teknis pelaksanaan pemilu, tiga bulan bisa dipelajari. Tetapi kita kan tidak sedang memilih Ketua KPPS, tapi komisioner tingkat provinsi yang membutuhkan kecakapan mengambil kebijakan strategis," ujarnya.   

Dia mencontohkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sampang beberapa waktu lalu. Surochiem pernah mengusulkan agar tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang dibuat per desa. Alasannya, daerah tersebut berkali-kali terdapat kecurangan.

Sayangnya usulan tersebut  ditolak komisioner setempat dengan alasan tidak ada aturannya. “Padahal kita butuh progresivitas seorang komisioner untuk menyelamatkan demokrasi,” katanya.

Soal pelaksanaan tes tulis besok, dia berharap agar timsel mengutamakan kemampuan wawasan dan pengetahuan. Caranya dengan memberikan soal-soal yang berbobot dan fokus dalam menyelesaikan masalah kepemiluan. "Jadi mereka yang kapabel di bidang kepemiluan, bukan hanya robot-robot pemilu yang melaksanakan aturan," pungkasnya.