JATIMNET.COM, Lamongan – Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan menyarankan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat mengajukan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Usulan itu mengingat sebaran wabah PMK di Lamongan saat ini cukup memprihatinkan. Belum lagi nasib para peternak yang semakin di ujung tanduk karena pembatasan akses penjualan hewan ternak termasuk sapi dan kambing akibat wabah PMK.

"Vaksin itu akhir Agustus baru ada, karena masih menunggu impor. Kami berharap periode bulan Juni-Agustus itu paling tidak ada perhatian Pemkab dengan pemberian vitamin, suplemen, atau disinfektan kepada para peternak," kata Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan Anshori, Kamis, 9 Juni 2022.

Anshori menjelaskan Pemkab Lamongan tidak ada alasan untuk menolak penganggaran BTT. Sebab, jika menelisik dua tahun ke belakang, BTT hanya terealisasi 56 persen pada 2020 dan 64,62  persen pada 2021.

Sedangkan posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2021 masih Rp154 miliar. Artinya, pemerintah punya cadangan walaupun yang paling besar untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan itu bisa dihibahkan ke Pemkab apabila ada kesulitan pembiayaan, itu diperbolehkan," katanya.

Dia juga mengusulkan agar setengah dari populasi hewan terjangkit bisa diperiksa dan pengadaan vitamin dan sejenisnya bisa ditunjang dengan BTT.

“Jadi, tidak logis jika Pemkab beralasan tidak ada anggaran. Anggaran BTT ada Rp30 miliar. Saya minta sebagian anggaran bisa dianggarkan untuk menangani wabah PMK," kata Anshori.

 Anshori menyampaikan dalam kunjungan ke Poskeswan KecamanTikung, Senin, 6 Juni 2022, pimpinan dan semua Anggota Komisi B DPRD meminta Dinas Peternakan segera mengajukan BTT untuk penanganan wabah PMK.

Sementara itu, Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan Wahyudi melalui medis veteriner, Rahendra, menegaskan pihaknya mengaku sudah berencana mengusulkan BTT.

"Sekarang diupayakan untuk mengakses BTT dan sekarang sedang menghitungnya. Tapi kalau yang ditangani itu 117 ribu ekor sapi dalam satu populasi, maka itu sangat besar biayanya. Yang saat ini kami perhatikan, selain dari faktor dana, yang utama adalah faktor risiko seberapa besar kita bisa mengendalikannya," kata Rahendra.

Perkembangan wabah PMK di Lamongan saat ini telah menjangkit hewan sapi di 22 kecamatan. Dari total 1.857 populasi kandang yang jadi sampling (contoh), terdapat 1.333 ekor yang terjangkit atau 71,78 persen. Rinciannya antara lain 11 ekor sapi mati, 48 ekor dijual oleh peternak, sepuluh ekor dipotong paksa, 269 ekor sembuh, dan 995 ekor masih sakit.