JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Pendidikan Jawa Timur akan mengubah 20 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) agar bisa mengelola keuangannya secara mandiri demi kepentingan pengembangan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman mengatakan bahwa 20 SMK yang ditunjuk ini sudah memiliki core business (usaha) yang jelas dengan omzet rata-rata per tahun bisa di atas Rp600 juta.

BACA JUGA : Unair Perbesar Daya Tampung Lulusan SMK

“Nantinya SMK BLUD ini sekaligus menjadi teaching factory, jadi tempat belajar sekaligus praktik para siswanya,” jelasnya, Rabu 17 Oktober 2018. Saiful menambahkan dengan berubahnya status menjadi BLUD, maka sekolah-sekolah memiliki kebebasan untuk berusaha.

Tetapi pengelolaan manajemen keuangannya tetap akan dipantau oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun uang hasil dari pengembangan usaha tidak akan dimasukkan ke kas negara, seperti lembaga milik pemprov yang berstatus BLUD.

Saiful meengaskan bahwa perubahan status BLUD ini membuat sekolah-sekolah tersebut tidak akan mendapatkan dana bantuan dari APBD. “Kecuali Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tegasnya.

Rencananya, program ini akan diluncurkan di Dispendik Jatim pada akhir Oktober mendatang. Soal ada penambahan SMK berstatus BLUD, masih menunggu pelaksanaan di 20 sekolah.

Berdasarkan data dari Dispendik Jatim, ke-20 SMK itu tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur seperti SMKN 5, SMKN 1 dan SMKN 6 (Surabaya), SMKN 2, SMKN 4 dan SMKN 3 (Malang), SMKN 1 Panji (Situbondo).

“SMKN 1 Panji ini sudah punya hotel sendiri dan animo pasarnya cukup tinggi dengan omzet mencapai Rp1 miliar,” puji Saiful.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono mengatakan program ini harus didukung karena memberi pengalaman langsung kepada siswa-siswinya. Dia meminta sekolah yang berstatus BLUD tidak hanya memikirkan bisnisnya saja.

“Jadi orientasinya tetap untuk pendidikan, bukan bisnisnya,” ujarnya.

Agus Dono mengatakan SMK BLUD ini diharapkan tidak lagi meminta uang sumbangan kepada orang tua siswa, apalagi sampai memberatkan. Dia menyarankan agar sekolah lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan.

“Tapi tentu saja kalau memang ada kesepakatan dari komite sekolah soal sumbangan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya harus dibahas dengan dewan, jangan sampai memberatkan orang tua siswa. Bila perlu SPP-nya lebih murah,” ujar politisi Demokrat itu.