JATIMNET.COM, Surabaya-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggandeng Pusat Inkunasi Bisnis Syariah (Pinbas) MUI Jawa Timur dan Perum Perhutani untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih. Sebagai proyek percontohan, lahan seluas 41,45 hektare di Bondowoso ditanami bawang putih.

Asisten II Bidang Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih di Jawa Timur masih mengandalkan impor.

“Karenanya kami sangat mendukung kerjasama dengan Pusat Inkunasi Bisnis Syariah (Pinbas) MUI Jawa Timur dengan Perum Perhutani,” ujar Wahid, Jumat 21 Desember 2018.

Kerjasama tersebut melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang pada tahap pertama dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bondowoso. Total ada tiga LMDH di KPH Bondowoso yang telah menyatakan siap diberdayakan untuk menanam bawang putih di lahan seluas 41,45 hektare yang disiapkan Perum Perhutani.

“Bondowoso ini dipilih untuk proyek percontohan. Dipilih karena memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Untuk menanam bawang putih dibutuhkan lahan dengan ketinggian itu,” ungkapnya.

BACA JUGA: Jagung Impor di Jatim Untuk Penuhi Kebutuhan Pakan Ternak

Kerjasama ini, menurut mantan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur ini, telah ada investor. Pinbas selaku pencari modal telah menyiapkan 500 kilogram bibit bawang putih, serta Rp 15 juta untuk tiap LMDH. Target awal proyek ini diharapkan bisa menghasilkan 12 ton bawang putih per hektare.

Dalam proyek pemberdayaan petani bawang putih ini nantinya ada bagi hasil. LMDH petani mendapat bagian 70 persen dari keuntungan.

Meski baru pertama kali dilakukan penanaman di Bondowoso, namun Wahid optimis proyek percontohan tersebut berhasil. Rencananya, akan ada 280 ribu hektare lagi di seluruh Jawa Timur. Selain bawang putih, ada lagi nanti komoditas lain seperti tebu yang saat ini masih dibicarakan dengan PTPN.

Sementara itu, Kepala Divisi Regional Jawa Timur Perum Perhutani Endung Tri Hartaka berharap dengan kerjasama ini bakal semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan. Dengan bantuan akses modal memperluas tingkat kemakmuran masyarakat desa hutan. “Selama ini masyarakat desa hutan memang kesulitan di modal dan lahan,” kata Endung.

LMDH di bawah naungan Perum Perhutani ada sebanyak 1800-an lembaga. Jumlah anggotanya mencapai 1,7 juta orang. Kendati tergolong banyak yang sukses, tetapi masih perlu bantuan modal untuk mendorong agar lebih sejahtera lagi.