JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran Rp 2 milliar untuk penanganan kemarau tahun ini. Dana tersebut digunakan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Jawa Timur guna mengantisipasi kekeringan.

"Kami ini lapis kedua. Anggaran bencana itu ada dua, reguler dan anggaran tidak terduga. Yang reguler, BPBD memang menyimpan Rp 2 miliar," kata Kepala BPBD Jatim Suban Wahyudiono, Jumat 28 Juni 2019. 

Anggaran Rp 2 milliar itu bisa bertambah, tergantung kebutuhan. Jika dirasa kurang, akan diambilkan dari dana tidak terduga.

BACA JUGA: Puluhan Hektare Lahan Jeruk Magetan Kekeringan

"Kalau dibutuhkan, ada banyak anggaran tidak terduga yang bisa digunakan," ungkapnya. 

Informasi yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, setiap tahun anggaran bencana selalu tersedia sebesar Rp 100 miliar, dan bisa dicairkan sewaktu-waktu.

Sementara itu, disebutkan Suban, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyurati semua Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur agar siaga darurat bencana kekeringan 2019. 

Pemprov sendiri terus melakukan rapat guna mengantisipasi kemarau panjang. Pemetaan sudah dilakukan. Hasilnya, tahun 2019 jumlah desa yang alami kekeringan diprediksi meningkat dibanding 2018. 

BACA JUGA: Kekeringan, Lima Kabupaten di Jatim Minta Suplai Air Bersih

Tahun ini, diprediksi sebanyak 566 desa di Jatim berpotensi mengalami kekeringan kritis. Kondisi kritis ditandai dengan ketersediaan air untuk setiap orang per hari kurang dari 10 liter. Dari jumlah desa itu, 199 desa di antaranya sama sekali tidak memiliki sumber air.

"Dibor tidak bisa, dan sumber airnya jauh. Sedangkan 367 desa lainnya kami dapati masih bisa dibor. Perpipaan (air bersih) juga tidak terlalu jauh," ungkap Suban. 

Sejauh ini sudah ada lima Kabupaten di Jawa Timur yang telah meminta suplai air bersih untuk sejumlah desanya yang memang sudah mengalami kekeringan.

Di luar itu, Pemprov Jatim siap mendukung penyediaan kebutuhan lain yang dibutuhkan Pemerintah daerah.