JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk memperkuat langkah mitigasi bencana hidrometeorologi sekaligus mengantisipasi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Rapat tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG Juanda, Basarnas Surabaya, serta instansi terkait lainnya, Jumat, 27 Maret 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pemerintah daerah harus bergerak cepat merespons dua ancaman sekaligus, yakni banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan potensi kekeringan yang diperkirakan mulai muncul dalam waktu dekat.

“Ini menjadi bagian penting karena hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik. Tapi saat yang sama pun kita sudah harus bersiap dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) itu ada kemungkinan April ini beberapa daerah sudah mulai kekeringan,” kata Khofifah.

BACA: Modifikasi Cuaca Tak Mampu Cegah Banjir Pasuruan, BPBD Jatim Ungkap Kendala Sortie

Ia menjelaskan, hasil pemantauan BMKG menunjukkan adanya potensi peralihan kondisi cuaca yang cukup cepat. Sejumlah wilayah bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda kekeringan meski masih berada di periode hujan.

“Bahkan juga hari ini di Tuban juga ada daerah yang mengalami kekeringan. Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan sampai Agustus ini prediksi dari BMKG ini puncak kekeringan,” ujarnya.

Pemprov Jatim kini fokus memperkuat koordinasi antar lembaga guna memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang berlapis. Selain penanganan banjir yang masih berlangsung, langkah antisipasi kekeringan juga mulai disiapkan sejak dini.

Upaya mitigasi ini mencakup pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapan sumber daya, serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.