JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melarang siswa SMA dan SMK ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, Senin 30 September 2019.

Pemprov Jatim berencana melakukan sosialisasi surat edaran, sekaligus mendukung surat edaran yang sudah dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya.

“Kami akan sampaikan ke SMA dan SMK, karena berada di bawah koordinasi pemprov. Besok (Senin, 30 September 2019) adalah hari efektif kegiatan belajar-mengajar,”  kata Khofifah kepada wartawan di GOR Lembu Peteng Tulungagung, Minggu 29 September 2019.

BACA JUGA: Peserta Demo Lempar Botol ke Gedung DPRD Jatim

Gubernur kelahiran Surabaya itu menolak istilah akan melakukan sweeping ke sekolah-sekolah di Jatim. Pihaknya lebih memilih menggunakan istilah 'menyosialisasikan' surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang larangan pelajar SMA ikut aksi.

Menurutnya, surat edaran bernomor 19/2019 yang dikeluarkan 27 September itu telah sejalan dengan undang-undang perlindungan anak.

“Intinya bagaimana anak (siswa) terlindungi. Kepala sekolah dan orang tua harus melakukan pengawasan. Surat edaran ini bermaksud bagaimana anak terhindar dari kemungkinan menjadi korban kekerasan (dalam aksi unjuk rasa)," jelasnya.

BACA JUGA: Tak Ada Instruksi Libur, SMKN 2 Surabaya Izinkan Siswanya Turun Aksi

Sejauh ini Pemprov Jatim belum menyiapkan sanksi bagi siswa. Begitu juga dengan sekolah yang siswanya kedapatan mengikuti unjuk rasa penolakan berbagai RUU.

Sejauh ini beberapa pihak telah melakukan pengecekan ke sejumlah sekolah. Salah satunya adalah Surabaya yang telah melakukan sosialisasi dan pengecekan.

“Surabaya ada tiga (siswa) yang tidak masuk dan ternyata sakit. Tapi memang ada juga yang kedapatan mengikuti unjuk rasa. Mereka sudah diundang dan disampaikan bahwa ini tidak dibenarkan,”  ujarnya.

Sumber: Suara.com