JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap masalah pembebasan lahan dalam proyek kilang minyak grass root refinery di Kabupaten Tuban segera dituntaskan.

"Ibu gubernur meminta agar PT Pertamina serta BPN segera melakukan appraisal pada lahan warga dan yang sudah setuju agar segera dibayarkan sesuai appraisal," ujar Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Setiajit, Senin 23 September 2019.

Pembebasan lahan masih menjadi penghambat kilang minyak Tuban. Belum ada pembayaran satu pun untuk lahan warga yang akan dibebaskan.

BACA JUGA: Sumur Tua Gresik Semburkan Lumpur Berbau Gas Setelah 33 Tahun Tidak Aktif

Setiajit menjelaskan, untuk proyek kilang minyak bernilai Rp 230 trilliun ini membutuhkan ratusan hektare lahan dan setidaknya ada 314 hektare lahan warga selain 348 hektare lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 109 hektare milik Perhutani, dan reklamasi seluas 165 hektare.

Dari luasan itu, lanjut Setiajit, baru lahan KLHK yang sudah dilakukan pembayaran oleh PT Pertamina. Sedangkan untuk lahan Perhutani segera dilakukan tukar guling.

"Lahan milik warga sudah ada sebanyak 348 bidang yang diukur dari total 815 hektare. Kami ingin agar segera dilakukan appraisal. Kalau sudah selesai diappraisal dan warga yang setuju segera dibayarkan," bebernya.

BACA JUGA: SKK Migas Pastikan Eksplorasi Hulu tidak Terganjal Dampak Lingkungan

Sementara itu soal penolakan warga, Setiajit mengaku memang masih ada masyarakat yang mengalami pro dan kontra. Mereka khawatir kehilangan lahan pekerjaannya sebagai petani.

Pemprov memastikan bahwa PT Pertamina sudah menyatakan persetujuan agar ikut dalam pengembangan dan peningkatan skill masyarakat terdampak. "Bahkan PT Pertamina setuju untuk memberikan pelatihan dan permodalan bagi warga yang lahannya terbebaskan," ungkapnya.

Dirinya optimistis, keberadaan kilang minyak Tuban memberikan dampak cukup besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya produksi minyak dan turunannya, melainkan juga sektor lain seperti makanan.