JATIMNET.COM, Mojokerto -  Pemkot Mojokerto, Jawa Timur, meluncurkan Aplikasi Palapa Mojo untuk layanan publik terpadu yang terintegrasi. Aplikasi tunggal ini bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan berkualitas melalui satu pintu utama (one gate apps) terhadap masyakat Kota Mojokerto.

Kepala Diskominfo Kota Mojokerto, Santi Ratnaning Tias, Rabu (1/11/2023) mengatakan, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah membuat aplikasi basenya digitalisasi selama ini.

"Satu masalah ya satu aplikasi, sehingga aplikasinya jumlahnya banyak. Di Kota Mojokerto ada 293 aplikasi yang sudah dibangun," ujarnya. 

Banyaknya aplikasi yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, lanjut Santi, sedikit membingungkan masyarakat untuk mengingat dan mengakses secara parsial satu persatu aplikasi sesuai jenis layanan yang dibutuhkan. 

"Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat, Pemkot Mojokerto menyiapkan Aplikasi Palapa Mojo. Yakni aplikasi layanan publik terpadu atau terintegrasi yang bisa diakses dalam satu aplikasi," ujarnya. 

Apliaksi yang dikembangkan oleh Diskominfo itu nantinya, bisa memberikan berbagai jenis pelayanan. Baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, perizinan, administrasi kependudukan, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.  

"Jadi masyarakat tidak perlu ribet lagi membuka banyak apliaksi untuk mendapatkan banyak pelayanan. Cukup mengakses Aplikasi Super Mojo, langsung bisa mengakses ratusan pelayanan yang tersedia. Termasuk juga layanan pengaduan, Curhat Ning ita," tegasnya.

Santi menyebut, ada beberapa tahapan untuk merealisasikan aplikasi terpadu tersebut. Saat ini pihaknya sudah membangun gate systemnya' untuk bisa di integrasikan ke 293 aplikasi yang tersebar di seluruh OPD se Kota Mojokerto.

"Kita juga sudah lakukan sosialisasi, saat ini sudah ada sebagian aplikasi yang sudah terintegrasi. Target kita akhir tahun 2024 nanti, seluruhnya sudah terintegrasi. Karena untuk mengintegrasikan aplikasi ini tidak mudah. Selain jumlahnya ratusan, kreatornya juga berbeda-beda, tidak semuanya dari Diskominfo," bebernya.

Ia menegaskan, keberadaan pelayanan publik terpadu bukan berarti akan mematikan inovasi, tetapi justru mendorong berbagai inovasi tersebut lebih berkembang dan bermanfaat secara luas bagi masyarakat.

"Berdasarkan arahan Bapak Presiden Jokowi, bahwa saat ini tidak boleh lagi membangun aplikasi baru, yang diperbolehkan adalah melakukan konsolidasi aplikasi atau memgembangkan aplikasi yang sudah ada menjadi layanan terpadu yang memudahkan masyarakat," pungkasnya.