Senin, 03 November 2025 07:51 UTC

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlangsung di Kelurahan Miji. Foto: Kominfo
JATIMNET.COM, Mojokerto – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berkomitmen memperkuat peran kader Posyandu sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi dan pemberian layanan dasar kepada masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kelurahan Miji, Senin 3 November 2025.
Dalam sambutannya, Ning Ita—sapaan akrab Wali Kota Mojokerto—menyampaikan bahwa penerapan program Posyandu 6 SPM merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemkot Mojokerto.
“Standar pelayanan minimal dari kementerian menjadi tanggung jawab berbagai dinas di jajaran Pemkot. Saya bersyukur bisa bertemu langsung dengan para kader, karena pelaksanaan Posyandu 6 SPM ini menuntut kerja sama antarinstansi,” ujarnya.
BACA: Kader Posyandu Mojokerto Digadang Jadi Penggerak Ekonomi Keluarga
Ia menjelaskan, Posyandu 6 SPM merupakan pengembangan dari Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menyediakan layanan menyeluruh bagi masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia.
Lebih jauh, Ning Ita menuturkan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni:
- Kesehatan
- Pendidikan
- Pekerjaan umum
- Perumahan dan permukiman
- Sosial
- Ketenteraman dan ketertiban umum
“Setiap bidang tetap menjadi tanggung jawab dinas terkait, namun kader Posyandu berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mereka menjadi informan di lapangan yang menyampaikan berbagai kondisi dan kebutuhan warga,” jelasnya.
BACA: Pemkot Mojokerto Tanamkan Edukasi Mitigasi Bencana Sejak Usia Dini
Sebagai contoh, Ning Ita menyoroti pentingnya peran kader dalam melaporkan perubahan kondisi sosial warga, seperti keluarga yang tiba-tiba mengalami kesulitan ekonomi agar segera mendapat perhatian dari dinas terkait.
“Jangan sampai ada keluarga yang semula tidak tergolong miskin, lalu jatuh miskin dan anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Di sinilah pentingnya peran kader Posyandu untuk menyampaikan informasi tersebut agar cepat ditangani,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan Posyandu 6 SPM bertujuan memastikan setiap layanan pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, para kader semakin memahami posisi strategis mereka dalam mendukung Pemkot Mojokerto mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui sinergi lintas sektor.
