Pemkot Imbau Warkop dan PKL Bayar Pajak

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau pengusaha warung kopi (Warkop) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) membayar pajak. Pasalnya hingga saat ini masih banyak yang belum sadar dalam berpartisipasi membayar pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumartono mengatakan pihaknya sudah melalukan sosialisi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara serentak telah menyosialisasikan kepada pedagang maupun pemilik restoran.

“Sebetulnya kita sudah datengin semua, tapi banyak warga yang belum sadar pajak. Dan sejauh ini sudah (sadar). Kalau sadar pasti bayar, dan kita tetapkan menjadi wajib pajak. Ada yang menunggu-nunggu. Ya sudah kami tunggu,” kata Yusron Sumarto saat diwawancarai di Humas Pemkot, Kamis 4 April 2019.

Menurutnya, para pedang warung maupun PKL tidak perlu resah, karena penanggung pajak adalah konsumen. Yusron mengakui hal ini sudah disosialisasikan kepada sejumlah pemilik warkop maupuon PKL. Yusron berpandangan bahwa orang yang membeli itu yang berkewajiban membayar.

BACA JUGA: DPRD Surabaya Keberatan PKL Ditarik Pajak

“Jadi yang mengonsumsi makanan itulah yang dibebani pajak. Bukan yang punya warung sebagai penanggung pajak. Di mana-mana seperti itu, aturannya sudah jelas,” katanya.

Yusron mengeluh untuk melakukan sosialisasi pajak kepada PKL maupun pemilik warkop. Padahal pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan penagihan. Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum paham dan sadar terkait kewajiban berpajak.

“KPK sudah meneliti di lapangan. Bahkan menyampaikan ‘masak teh tawar saja Rp 9.000’. Di Jakarta atau Jawa Barat, teh tawar gratis. Sebetulnya kami sudah sampaikan yang belum optimal itu warung-warung kecil, itu yang saya sampaikan ke KPK,” katanya.

Sementara Sekertaris Fraksi PKS DPRD Surabaya Achmad Zakaria menegaskan penolakan penerapan pajak warkop dan PKL. Sebab, warkop umumnya hanya menjual kopi, mie instant, krupuk, dan gorengan dikenai pajak.

BACA JUGA: Pemutihan Denda Pajak PBB di Surabaya hingga Juni 2019

“Masak usaha mikro yang seperti PKL jualan nasi goreng, tahu tek, tempe penyet dikenai pajak. Kebangetan yang narik pajak warkop. Gak asyik ngopi ndek-ndekan kok kena pajak,” urainya.

Tak hanya mengutarakan penolakan, Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini juga memberi saran terhadap Pemkot Surabaya. Jika ingin mencari tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, jangan dari rakyat kecil. Tapi pajak usaha besar, seperti hotel, restoran, parkir dan hiburan.

Menurutnya, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) pajak online untuk menekan kebocoran. Zakaria juga menyoroti kelebihan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang rata-rata Rp 800 miliar hingga Rp 1,2 triliun sejak tahun 2015 hingga 2018.

“Buat apa nambah pajak kalau APBD tiap tahun saja gak terserap dalam bentuk SILPA ratusan miliar. Mestinya PKL dan warkop itu didata, dibina dan dikembangkan hingga bisa naik kelas. Bukan dipajaki,” pungkasnya.