JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait rencana pemerintah yang akan menyalurkan dana kelurahan.

Salah satu payung hukum yang diharapkan digunakan untuk menerima dana kelurahan adalah Peraturan Pemerintah 17/2018, tentang anggaran dalam APBD. Sebab di dalam PP tersebut telah mengatur tentang anggaran APBD untuk sarana dan prasarana (sarpras).

 “Ada perbedaan antara dana desa dan kelurahan. Dana desa bisa turun lebih dahulu dan langsung ke pemerintahan desa yang secara sistem pemerintahannya jelas berbeda dengan kelurahan,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria, Kamis 8 November 2018.

Perbedaan paling mencolok adalah kepala desa dipilih warga dan memiliki badan permusyawaratan, sedangkan lurah ditunjuk oleh pemkot. Selain itu, kepala desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara otonom.

“Otomatis dana desa bisa langsung turun ke pedesaan tanpa titipan (melalui APBD). Sementara dana untuk kelurahan jalur dan proses pencairannya akan berbeda,” politisi asal Partai Keadilan Sosial (PKS) itu menambahkan.

Dana kelurahan, menurut Zakaria, akan masuk ke dana alokasi umum (DAU) yang diperkirakan turun melalui APBD. Padahal anggaran APBD hanya digunakan untuk organisasi perangkat daerah, dan kelurahan bukan kepala dinas.

Sebagaimana bocoran yang beredar belum lama ini, bahwa dana kelurahan diperkirakan cair sebesar Rp90 miliar. Namun angka tersebut masih belum pasti lantaran belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari dua kementerian.