JATIMNET.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo kembali mendapatkan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Ponorogo Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat 26 Juni 2020.

Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni mengatakan penghargaan yang didapatnya ini merupakan ke delapan kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Kabupaten Ponorogo.

“WTP itu sebenarnya penilaian laporan keuangan secara admintrasi dan prosedur sudah dijalankan dengan proper atau dengan hati-hati dan baik,” kata Ipong, Sabtu 27 Juni 2020.

Ia menerangkan, indikator atas tercapainya WTP oleh BPK adalah administrasi dan prosedur pelaksanaan penata keusahaan keuangan, dari para pegawai Dinas, instansi OPD didalam melaksanakan pembangunan dari sisi keuangan. “Ini menunjukkan mereka bekerja keras dan konsisten dalam mempertahankan opini WTP dari BPK,” terang Ipong.

BACA JUGA: Tiga Kunci Ponorogo Masuk Zona Kuning Pandemi Covid-19

Kendati demikian Pemkab Ponorogo masih memiliki sejumlah tantangan dalam mempertahankan opini WTP kedepannya dengan mendata sejumlah aset-aset Pemkab yang merupakan peninggalan jaman dahulu dan dokumen-dokumennya yang masih sulit untuk diperoleh.

Ipong mencontohkan seperti halnya pembangunan saluran irigasi, sebagian tanah yang digunakan untuk membangun itu termasuk aset masuk dimana masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Ponorogo. "Tentu ini akan menjadikan motivasi kedepan supaya lebih baik dan lebih baik lagi,” ujar Ipong.

Untuk itu ia meminta kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) agar lebih fokus pada pendataan aset-aset daerah yang sampai saat ini masih belum jelas dokemen dan keberadaannya.

“Jadi Asetnya bukan hilang, tapi ditata usahakan diadmintrasikan lebih baik lagi supaya tercatat dan itu yang menjadi neraca daerah supaya baik,” kata Ipong. (ADV/Inforial)