JATIMNET.COM, Surabaya - PDI Perjuangan berencana mengusulkan perubahan undang-undang pemilu. Pasalnya, sistem yang sekarang dinilai terlalu kompleks yang menyebabkan kebutuhan biaya politik cukup besar.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan perubahan sistem pemilu nantinya akan bersifat proporsional tertutup dengan mengedepankan merit sistem.

Hasto percaya, mekanisme pemilihan itu dapat memungkinkan menimalisir kecurangan yang terjadi. "Proporsional tertutup nanti hanya lambang partai yang dicoblos," ujar Hasto di Surabaya, Jumat 18 Oktober 2019.

BACA JUGA: Ingin Fokus di Partai, Hasto Tak Berminat Menjadi Menteri

Sedangkan merit sistem yang dimaksud yakni partai politik terus menerus mengadakan sekolah partai untuk kadernya. Ada lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Sebelum partai mengajukan calon-calon legislatif, dididik terlebih dahulu.

Setidaknya setiap partai mengirimkan dua orang dengan tujuan mempunyai pemahaman terhadap fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, serta memahami ideologi Pancasila.

Menurut Hasto, selama ini pemilu yang dilakukan secara proporsional terbuka menimbulkan manipulasi luar biasa. Banyak kecurangan yang muncul akibat mekanisme tersebut.

BACA JUGA: Modal 15 Kursi, PDIP Tawarkan Koalisi di Pilwali Surabaya 

"Dalil dari Afrika semakin kompleks pemilu itu, semakin mudah dimanipulasi. Semakin sederhana semakin sulit dilakukan manipulasi dan semakin murah biayanya," tegas Hasto.

Sistem pemilu yang liberal, lanjut Hasto, memungkinkan terjadinya kolusi, baik itu antara pemegang kekuasaan dengan para pelaku lobi politik maupun dengan investor politik.

BACA JUGA: Dua Petahana Perempuan Menang Mutlak di Pilkades Blitar

Untuk itu sebagai upaya menekan biaya politik yang dapat berujung pada korupsi, politisi kelahiran Yogyakarta itu mengaku ingin mengubah sistem pemilu terutama legislatif menjadi lebih sederhana.

Tidak lagi foto calon anggota legislatif yang terpampang, melainkan logo partainya saja. Dengan begitu dimungkinkan pemilu lebih sederhana dan menekan ongkos politik.