JATIMNET.COM, Surabaya – DPRD Jawa Timur menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubenur Jatim Soekarwo dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu 26 Desember 2018.

Namun mayoritas anggota parlemen memberi catatan terhadap LKPJ-AMJ gubernur terkait penanganan pertanian dan perikanan. Dalam usulannya, harus dilakukan revitalisasi industri pertanian maupun perikanan agar petani dan nelayan di Jatim bukan sekedar produsen.

“Nilai tukar petani terus melambat padahal ini jadi salah satu indikator kesejahteraan petani,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jatim, Agus Maimun.

Dia tak menampik pertanian memang urusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Namun bukan berarti pemprov bisa lepas tangan. Menurutnya, dinas harusnya mampu mengkreasikan agar pertanian dan perikanan tidak lagi menjual bahan baku.

BACA JUGA: Area Pertanian Di Kota Madiun Tergusur Pengembangan Perumahan

Tapi harus diolah menjadi produk yang punya nilai tambah, yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan di tingkat petani maupun nelayan.

“Kalau dijual seperti menjual bahan dasar, selamanya petani dan buruh tani dalam kemiskinan. Kami mendorong agar Jatim menciptakan industri pertanian,” tegas Agus Maimun.

Dia mengakui untuk menciptakan industri pertanian dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Meski pertanian dan pengairan merupakan urusan pilihan bagi provinsi, tetap harus ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, minimal memproteksi produk pertanian.

Lebih lanjut ia berharap agar kinerja positif ini bisa dilanjutkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Salah satunya adalah terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran terbuka yang makin baik, serta tata kelola keuangan daerah yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“FPAN berharap LKPJ-AMJ ini jadi tonggak pencapaian pemerintahan sebelumnya dan awal pembahasan RPJMD program pembangunan bu Khofifah nantinya,” ujarnya.

BACA JUGA: Kredit Pertanian Dinilai Berisiko Tinggi

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Anik Masclachah. Menurutnya perlu dilakukan sebuah revitalisasi di bidang pertanian dan perikanan, agar bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan terbuka kemungkinan Jatim bisa membangun industri pertanian. Sejumlah wilayah sudah mempersiapkan diri agar bisa menciptakan nilai tambah dari produk-produk pertanian.

“Tapi uang kita di APBD tidak cukup, lalu bagaimana,” kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu.

Dia mengatakan Jatim sudah cukup maju dalam hal desain teknologi pertanian. Namun untuk mampu mengembangkan diri sebagai sebuah industri pertanian masih terkendala dalam hal pembiayaan.

“Saya sudah mengusulkan masalah pembiayaan ini kepada Presiden Joko Widodo. Tapi pertanian tidak bisa jadi masalah wajib karena sudah menjadi kebijakan,” pungkasnya.