Dua tahun lalu, Prabowo Subianto dilantik dengan janji kepemimpinan yang tegas dan bekerja cepat. Evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi sorotan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026.

 

Tidak hanya seberapa cepat pemerintah bergerak. Namun, kecepatan itu menghasilkan tata kelola yang kokoh. Pertanyaannya sederhana: apakah ketegasan sudah menjadi kelembagaan?

 

Yang patut diakui, stabilitas politik terjaga, karena tujuh dari delapan fraksi di DPR mendukung pemerintah.

Program prioritas berjalan dalam skala besar. Pemerintah mengklaim Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 57 juta penerima per akhir September 2026, dan 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut sudah beroperasi.

 

Penertiban kawasan hutan lewat Satgas PKH juga patut dicatat. Sebab 6,22 juta hektare kawasan hutan diklaim telah dikuasai kembali. Menertibkan persoalan yang bertahun-tahun dibiarkan membutuhkan keberanian politik yang tidak dimiliki semua presiden.

Presiden menyebut bahwa ada 108 masalah yang telah diselesaikan dalam satu tahun lebih pemerintahannya.

 

Angka itu tentu perlu diuji secara independent. Namun, arah yang ditunjukkan jelas: pemerintah ingin dinilai dari kerja, bukan dari retorika. Penilaian semacam itulah yang seharusnya dipakai publik, termasuk untuk mengkritik. Kritik pertama menyangkut kepastian ekonomi dan ruang fiskal. Pasar saham beberapa kali tertekan.

 

Pada Januari 2026, perdagangan sempat dihentikan dua hari berturut-turut setelah indeks merosot sekitar 8 persen. Kemudian, pada pertengahan Oktober ini IHSG kembali anjlok 11,4 persen dalam sehari.

 

Pemerintah dan sebagian pejabat menyebut gejolak ini bersumber dari persepsi. Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu, misalnya, menilai fundamental ekonomi Indonesia secara umum stabil.

 

Pandangan itu patut dipertimbangkan. Tetapi persepsi pasar tidak muncul dari ruang hampa. Investor menyoroti kekhawatiran atas penurunan penerimaan pajak dan pengelolaan BUMN, serta isu pelebaran defisit dan meluasnya peran negara di pasar keuangan.

 

Di sini program unggulan menjadi ujian. Anggaran MBG dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sementara realisasi hingga 30 April 2026 baru Rp75 triliun atau 22,4 persen dari pagu awal.

 

Pemangkasan itu bisa dibaca sebagai efisiensi yang sehat, sebagaimana dinilai sebagian analis pasar. Tetapi ia juga menunjukkan bahwa perencanaan awal terlalu ambisius dibanding kemampuan eksekusi dan kapasitas fiskal.

 

Program besar yang dibiayai dengan asumsi optimistis akan selalu rentan dikoreksi di tengah jalan, dan koreksi yang terlambat selalu

lebih mahal.

 

Kritik kedua menyangkut pola kepemimpinan dan manajemen kabinet. Reshuffle yang berulang, termasuk pergantian Menteri Keuangan pada September lalu, bisa dibaca sebagai evaluasi yang tegas.

 

Presiden menyatakan bahwa dua tahun seharusnya cukup bagi para menteri untuk membuktikan kemampuannya. Namun frekuensi pergantian juga bisa dibaca sebaliknya, yaitu seleksi awal yang belum tepat.

 

Di saat yang sama, dua wakil menteri ditangkap KPK dan 14 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026.

Penindakan memang menunjukkan bahwa hukum bekerja, tetapi ia juga mengingatkan bahwa pencegahan di hulu, yakni pada proses penunjukan pejabat, belum cukup kuat.

 

Pengamat Ray Rangkuti menegaskan bahwa evaluasi terhadap menteri harus diikuti perbaikan pola kepemimpinan presiden, terutama komunikasi dan koordinasi dengan para pembantunya.

 

Kritik ini tepat sasaran. Kabinet besar tidak bisa dikelola hanya dengan perintah dari atas dan pergantian orang. Ia membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, indikator kinerja yang terbuka, dan konsistensi sinyal kebijakan kepada pasar maupun publik.

 

Kritik ketiga menyangkut cara kita mengukur keberhasilan. Survei kepuasan publik menunjukkan gambaran yang terbelah: PPI mencatat 65,2 persen responden puas, sedangkan SMRC mencatat 44,5 persen.

 

Selisih ini bisa dijelaskan oleh perbedaan metode dan waktu survei, dan karenanya tidak boleh dipakai secara selektif oleh pendukung maupun pengkritik.

 

Partai Gerindra berargumen bahwa sejumlah program, seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat, masih dalam tahap pembangunan fondasi, sehingga manfaatnya belum bisa dinikmati penuh.

 

Argumen itu masuk akal. Tetapi justru karena itu pemerintah berutang kepada publik berupa indikator hasil yang terbuka dan bisa diverifikasi, bukan hanya angka jangkauan program.

 

Dua tahun pertama menunjukkan bahwa Prabowo mampu menggerakkan mesin negara. Tiga tahun yang tersisa akan menunjukkan apakah mesin itu bekerja dengan aturan main yang stabil: fiskal yang dapat dipercaya, kabinet yang solid, dan evaluasi yang berbasis data.

 

Kepemimpinan yang kuat diukur dari seberapa baik institusi tetap bekerja ketika keputusan sulit harus diambil, bukan dari seberapa cepat keputusan itu dibuat.