Kamis, 06 January 2022 13:00 UTC
TAMBAH RUTE. Peluncuran armada tambahan Bus Suroboyo, Senin, 23 Agustus 2021. Foto: Pemkot Surabaya/Dokumen
JATIMNET.COM, Surabaya - Pemkot Surabaya memastikan kesiapannya mendukung operasional program Buy The Service (BTS) pada Trans Semanggi Suroboyo. Namun karena masih adanya evaluasi seluruh layanan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), maka untuk sementara ini BTS masih belum dioperasionalkan.
Hal tersebut disampaikan Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemkot Surabaya melalui surat bernomor: UM.208/3/8/DJPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penghentian sementara Operasional Layanan Angkutan Umum dengan Skema BTS.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan bahwa ada sejumlah evaluasi yang disampaikan Kemenhub terkait dengan belum dioperasionalkannya BTS di Kota Pahlawan.
Evaluasi tersebut antara lain, Kemenhub masih melakukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang/jasa dari sebelumnya pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. "Ini dilakukan agar memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dengan efisiensi dari proses pengadaan," kata Tundjung.
Baca Juga: Terapkan BTS, Surabaya Rancang Koneksi Antarmoda Transportasi
Sedangkan poin lain, terdapat perubahan rujukan pengadaan melalui e-catalog dari Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 menjadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021. "Sehingga memerlukan penyesuaian kembali," ia menuturkan.
Kemudian pada poin lainnya disebutkan pula dalam surat bahwa penundaan operasional BTS didasari karena adanya pengusulan kontrak multiyears untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus jaminan layanan jangka panjang.
Di samping itu juga perlu dilakukan koordinasi terkait dengan pentarifan BTS. Untuk itu Kemenhub juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ini dilakukan agar regulasi penetapan PNBP tarif BTS sesuai kemampuan dan daya beli di wilayah masing-masing.
"Proses evaluasi menyeluruh akan membutuhkan waktu. Sehingga Kemenhub menerangkan bahwa hal ini akan mengakibatkan kekosongan layanan paling lama satu bulan. Pada intinya kalau dari kita, Pemkot Surabaya sudah siap semua," ia mengungkapkan.