JATIMNET.COM, Palembang – Tingginya non permorfing loan (NPL) atau kredit bermaslah di Palembang membuat Otoritas Jasa Keuangan memelototi penyaluran kredit. Masalahnya di kota tersebut rasio kredit bermasalah mencapai 3,37 atau diatas ambang batas nasional 2,65.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno mengaku NPL tersebut sebetulnya sudah turun jika dibandingkan dengan Mei lalu yang mencapai 3,39 persen.

“Memang ada penurunan jika dibandingkan Mei kemarin, tapi NPL di bulan Juni ini masih realtif tinggi atau masih di atas nasional, sehingga kualitas kredit perlu dibenahi,” kata Panca, Antara, Selasa 14 Agustus 2018.

Panca mengatakan OJK bukan hanya mengawasi tapi juga menganalisa mengenai penyebab tingginya rasio NPL di Sumsel. Salah satunya adalah pelemahan harga komoditas yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Dia mencontohkan harga karet yang saat ini jatuh memberi kontribusi atas tingginya rasio utang bermasalah. “Saya juga menyakini bahwa sebenarnya kalangan perbankan juga sudah mengantisipasi ini,” sambungnya.

Ia melanjutkan, hal ini tergambar dari adanya tren perbaikan atau penurunan NPL dibandingkan tahun lalu meski sejatinya rasio NPL di Sumsel masih di atas nasional.

“Sebenarnya (tingginya NPL) masih bisa ditolerir karena batas psikologisnya 5,0 persen. Tapi tetap saja, harus terus diupayakan agar turun karena bisa menjadi indikator kualitas penyaluran kredit,” kata Panca.

Saat ini OJK juga memantau pergerakan NPL di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Otoritas mencatat terdapat 10 BPR yang memiliki rasio NPL di atas 10 pada Mei lalu. BPR yang dalam kondisi ini diharuskan menyusun rencana aksi tiap bulan, yang akan dipantau dan diidentifikasi oleh OJK.

Sementara itu, berdasarkan data OJK Sumsel diketahui kinerja industri perbankan di Sumatera Selatan dalam kondisi baik dari sisi pertumbuhan aset, penyaluran kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga, NPL dan LDR.

Total Aset tahunan (yoy) tumbuh sebesar 6,15 persen dari Rp 85,75 triliun pada Juni 2017 menjadi Rp 91,02 triliun pada Juni 2018.

Pertumbuhan ini dipengaruhi pertumbuhan DPK sebesar 5,86 triliun atau 8,34 persen (yoy), yakni dari Rp 70,34 triliun (Juni 2017) menjadi Rp76,21 triliun (Juni 2018).