JATIMNET.COM, Jakarta - Babak baru penataan penyelenggaraan umrah sudah dimulai. Sembilan pimpinan kementerian dan lembaga negara telah menyepakati nota kesepahaman tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.

Nota kesepahaman ini ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama pimpinan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wakil Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Penandatanganan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.

BACA JUGA: Kemenag Bangun 16 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

“Nota Kesepahaman ini menjadi babak baru pembinaan penyelenggaraan umrah. Tujuannya, sebagai pedoman sinergi bagi para pihak dalam rangka pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah,” terang Lukman Hakim Saifuddin, dalam laman Kemenag.go.id.

Menurutnya, ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan atau informasi, pencegahan, pengawasan, pelindungan, penanganan, dan pembentukan satuan tugas.

“Mulai hari ini, para pihak dalam nota kesepahaman ini bisa melakukan pertukaran data dan atau informasi di bidang pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

BACA JUGA: Rekam Biometrik Rugikan Agen Travel Umrah

Tindaklanjut lainnya dari nota kesepahamaan ini, kata Lukman, adalah pembentukan satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. Ia mengatakan susunan organisasi, masa tugas, dan mekanisme penetapan keanggotaannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

“Keanggotaan Satuan Tugas berdasarkan usulan para pihak dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia,” tandasnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim menambahkan bahwa Nota Kesepahaman ini menjadi upaya lanjutan dalam penataan penyelenggaraan umrah. Secara teknik, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan para pejabat di level teknis untuk menyusun format kerja sama.

BACA JUGA: Kemenag Usut Kasus 25 Jemaah Umrah Terlantar di Jeddah

“Kami tentu akan fokus pada upaya memberikan pelindungan kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Harapannya, permasalahan umrah bisa ditekan dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang,” tandasnya.

Ia mengatakan sebelum tiga bulan, perjanjian kerja sama sudah selesai sehingga nota kesepahaman ini bisa lebih operasional.

Menurut Arfi, nota kesepahaman ini strategis mengingat penyelenggaraan ibadah umrah merupakan hal yang komplek. Ratusan ribu bahkan hingga satu juta jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umrah.