JATIMNET.COM, Jakarta – Penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) menjadi perhatian publik setelah dilakukan hanya sehari usai Presiden Prabowo Subianto mengganti jajaran pimpinan lembaga tersebut.

 

Perkembangan ini menambah sorotan terhadap institusi yang memegang peran strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.

 

Kejaksaan Agung melalui Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Mochamad Jeffry membenarkan adanya penggeledahan di kantor BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat.

 

Namun hingga Rabu sore, institusi penegak hukum tersebut belum mengungkap perkara yang menjadi dasar tindakan penyidikan tersebut. “Benar,” kata Jeffry saat dikonfirmasi mengenai penggeledahan kantor BGN, Rabu, 3 Juni 2026.

 

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kasus yang sedang ditangani, Jeffry hanya menyatakan bahwa informasi resmi akan disampaikan kemudian. “Nanti secara resmi dirilis,” ujarnya.

 

Penggeledahan itu terjadi sehari setelah Presiden Prabowo melakukan pergantian besar di tubuh BGN. Pada Selasa, 2 Juni 2026, pemerintah mengumumkan pemberhentian Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

 

Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

 

Pemerintah menegaskan pergantian tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga selama hampir satu setengah tahun terakhir.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut keputusan diambil setelah proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

 

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo saat menyampaikan keterangan resmi, Selasa, 2 Juni 2026.

 

Meski terjadi pergantian pimpinan, pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.

 

Program tersebut menjadi salah satu proyek nasional terbesar pemerintahan Prabowo karena menyasar jutaan penerima manfaat dari kalangan pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya di berbagai daerah.

 

Prasetyo menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu akibat perubahan struktur kepemimpinan. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” katanya.

 

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang mengaitkan penggeledahan Kejaksaan Agung dengan alasan pergantian pimpinan BGN.

 

Karena itu, kedua peristiwa tersebut masih berdiri sebagai perkembangan yang berbeda secara formal.  Namun, kedekatan waktu antara pergantian pimpinan dan langkah penyidikan membuat perhatian publik mengarah pada tata kelola lembaga yang mengelola program bernilai besar tersebut.

 

BGN sendiri memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan MBG yang menjadi program unggulan pemerintah.  Lembaga tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan bertanggung jawab mengoordinasikan kebijakan pemenuhan gizi nasional.

 

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menargetkan perluasan jangkauan penerima manfaat MBG secara bertahap hingga mencakup puluhan juta warga.

 

Sebelum diberhentikan, Dadan Hindayana beberapa kali menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan dan pelaksanaan standar operasional program. Pada Mei 2025, ia menyatakan target utama pelaksanaan MBG adalah mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan penerima manfaat.

 

Besarnya cakupan program membuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik.

 

Bagi daerah-daerah penerima manfaat, termasuk di Jawa Timur yang memiliki jumlah siswa dan lembaga pendidikan sangat besar, keberlanjutan program menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan layanan gizi dan pendidikan.

 

Sampai berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum merinci perkara yang melatarbelakangi penggeledahan kantor BGN.

 

Pemerintah juga belum memberikan keterangan tambahan terkait kemungkinan dampak perkembangan tersebut terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

 

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum untuk mengetahui arah penyelidikan yang sedang berjalan.