JATIMNET.COM, Jakarta – Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

 

Namun pemerintah menegaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama hampir satu setengah tahun terhadap kinerja lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

Perubahan kepemimpinan diumumkan pada Selasa, 2 Juni 2026 dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakil kepala, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.

 

Presiden kemudian menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan pemerintah sejak BGN mulai menjalankan tugas strategisnya dalam mendukung program prioritas nasional.

 

“Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi pemerintah.

 

Pernyataan tersebut menjadi penjelasan resmi pertama terkait alasan pergantian pimpinan lembaga yang memegang tanggung jawab besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

 

Pemerintah menilai fase awal pembentukan BGN telah berjalan dan kini diperlukan penguatan organisasi untuk menghadapi tahap berikutnya yang lebih kompleks.

 

Dalam keterangannya, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan lama yang dinilai telah berperan membangun fondasi kelembagaan sejak BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

 

“Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” katanya.

 

Pergantian pimpinan terjadi ketika program MBG memasuki fase ekspansi yang semakin luas. Pemerintah sebelumnya menargetkan peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap melalui pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

 

Besarnya cakupan program membuat aspek tata kelola, kedisiplinan standar operasional prosedur, kualitas pelayanan, serta pengawasan distribusi makanan menjadi perhatian utama pemerintah.

 

Sejumlah laporan evaluasi yang beredar di berbagai media menyebutkan aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja lembaga.

 

Bagi pemerintah, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas layanan secara konsisten di seluruh daerah.

 

Tantangan tersebut semakin besar karena program menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

 

Dari sisi kelembagaan, pergantian pimpinan juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan BGN mampu beradaptasi dengan tuntutan program yang terus berkembang.

 

Setelah melewati fase pembentukan dan konsolidasi organisasi, fokus berikutnya adalah mempercepat implementasi sambil memperkuat pengawasan dan akuntabilitas.

 

Dadan Hindayana sendiri merespons pergantian tersebut secara terbuka. Ia menyatakan bahwa keputusan pergantian pimpinan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

 

“Pergantian anggota Kabinet merupakan hak mutlak penuh Bapak Presiden RI,” kata Dadan.

 

Ia juga menyampaikan dukungan kepada jajaran pimpinan baru yang akan melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

 

“Selamat bekerja kepada Pimpinan BGN yang baru. Insyaallah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh Penerima Manfaat,” ujarnya.

 

Pemerintah menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan tidak akan mengganggu pelaksanaan program yang sedang berjalan. Prasetyo Hadi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama selama masa transisi.

 

“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” tegasnya.

 

Bagi daerah-daerah penerima manfaat, termasuk Jawa Timur yang memiliki populasi pelajar terbesar di Indonesia, kepastian keberlanjutan program menjadi faktor penting.

 

Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut keterlibatan pelaku usaha lokal, penyedia bahan pangan, serta jaringan distribusi yang berkembang di berbagai daerah.

 

Dengan pergantian kepemimpinan yang telah dilakukan, perhatian kini tertuju pada langkah strategis yang akan ditempuh manajemen baru BGN.

 

Pemerintah berharap perubahan tersebut dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus mempercepat pencapaian target Program Makan Bergizi Gratis dalam beberapa tahun mendatang.