JATIMNET.COM, Surabaya – Masa depan jembatan timbang di Jawa Timur pasca pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat belum ada titik terang. Padahal fungsi jembatan timbang selam ini berguna untuk mengontrol tonase kendaraan sekaligus untuk merawat jalanan di Jawa Timur.

Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, tidak difungsikannya jembatan timbang membuat kualitas jalan di Jatim menjadi turun lantaran tidak ada alat pengontrol tonase kendaraan, terutama angkutan barang.

“Saya sendiri tidak mengerti mengapa belum ada kelanjutan (kewenangan) dari jembatan timbang tersebut. Mungkin pemerintah pusat punya penilaian sendiri,” kata Soekarwo, Selasa 4 Dsember 2018.

Saat ini terdapat 20 jembatan yang tersebar di beberapa kota di Jatim. Tetapi baru jembatan timbang jalur Widang-Tuban yang baru beroperasi bulan Agustus kemarin. Sedangkan beberapa jembatan timbang lainnya belum difungsikan kembali.

Gubernur kelahiran Madiun mengaku sudah beberapa kali melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait nasib jembatan timbang tersebut. Bahkan Pemprov Jatim sudah menyatakan mampu mengelola kembali jembatan timbang pasca pengalihan kewenangan sejak dua tahun silam.

“Sejauh ini kami belum menerima surat tersebut. Kami juga belum menerima jawaban, dan berharap ada kepastian. Tapi, tentunya kita pasrahkan ke pusat,” lanjut politisi dari Partai Demokrat Jatim itu.

Sementara itu, DPRD Jatim juga menyuarakan hal serupa terkait kepastian operasional jembatan timbang. Menurut Anggota Komisi A DPRD Jatim, Achmad Heri jika tidak segera diselesaikan maka akan berdampak kepada kualitas jalan di Jatim.

“Memang benar, saat ini kualitas jalan di Jatim terus menurun, sehingga kami memandang perlunya pemerintah pusat memberi kepastian,” katanya.

Saat jembatan timbang masih beroperasi, jumlah kendaraan kelebihan muatan (overload) yang melintas di Jatim masih 20 persen. ”Sekarang pasca tak lagi beroperasi, kendaraan yang overload lebih dari 50 persen,” tuturnya.