JATIMNET.COM, Surabaya –  Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI Purn Moeldoko menyebut telah ada diskusi dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, terkait kemungkinan warga negara asing menduduki jabatan rektor di universitas swasta.

“Setiap barang baru pasti ada penolakan, saya sudah diskusi dengan Menristekdikti, mungkin akan dimulai dengan perguruan swasta dulu,” kata Moeldoko di Universitas Airlangga, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Mengenai alasan pemilihan kampus swasta, ia menampik alasan tersebut karena penolakan dari sejumlah asosiasi akademisi dan forum guru besar dari kampus negeri.

“Namanya coba – coba ya bisa dimana saja,” sanggah Moeldoko.

BACA JUGA: Peminat Kuliah di Luar Negeri Terus Meningkat Setiap Tahun

Walau demikian, Presiden tetap mendengarkan aspirasi dari para rektor dan akademisi mengenai wacana rektor asing yang akan diterapkan pada tahun 2020 tersebut.

“Kami tetap mendengarkan, aspirasi dari para rektor, punggawa, akademisi pasti didengarkan, sebenarnya yang diinginkan pemerintah akan membangun kompetisi, perlu ada tantangan, jangan dilihat asingnya,” kata mantan Panglima TNI tersebut.

Mengenai wacana rektor asing, Rektor Universitas Airlangga, Mohammad Nasih sempat menanggapinya dengan canda. 

"Jadi rektor tidak boleh asing, harus dikenal," candanya.

BACA JUGA: Siasat Mengatasi Biaya Kuliah di Luar Negeri yang Tinggi

Ia mengungkapkan aspek kapabilitas menjadi hal terpenting dalam memutuskan jabatan rektor di suatu perguruan tinggi.

“Kalau saya dikotomi jangan asing dan non asing, yang penting kapabilitas, asing boleh kalau kapabilitas bagus, apalagi lokal yang punya kapabilitas lebih boleh lagi,” pungkas M. Nasih.