JATIMNET.COM - Transparansi publik kini menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat modern. Di tengah derasnya arus informasi digital, warga tidak lagi hanya ingin mengetahui hasil sebuah kebijakan.

 

Mereka juga ingin memahami bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

 

Fenomena ini semakin terlihat ketika muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di berbagai daerah. Masyarakat tidak hanya menunggu penjelasan resmi, tetapi aktif mencari informasi, membandingkan data, hingga berdiskusi di media sosial.

 

Perubahan perilaku tersebut menunjukkan bahwa transparansi publik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi modern.

 

 

Internet Mengubah Cara Warga Mengawasi Pemerintah

 

Perkembangan teknologi digital membuat akses informasi menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya.

 

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 221,56 juta orang atau sekitar 79,5 persen dari total populasi nasional. Angka ini menggambarkan betapa besarnya masyarakat yang kini memiliki akses terhadap informasi publik secara daring.

 

Sementara itu, laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal mencatat rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam per hari menggunakan internet. Sebagian besar aktivitas tersebut melibatkan pencarian informasi, penggunaan media sosial, serta konsumsi berita digital.

 

Kondisi ini membuat masyarakat lebih mudah memantau berbagai isu publik. Informasi mengenai proyek pembangunan, kebijakan daerah, hingga penggunaan anggaran dapat menyebar dalam hitungan menit dan menjadi bahan diskusi luas.

 

 

Masyarakat Kini Lebih Kritis terhadap Informasi Publik

 

Peningkatan akses informasi diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat. Menurut hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Badan Pusat Statistik tahun 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia mencapai 3,85 pada skala 0–5.

 

Hasil ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai integritas dan pentingnya tata kelola yang bersih.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga menjadi kebutuhan praktis masyarakat. Warga ingin mengetahui alasan di balik kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan.

 

Ketika informasi tersedia secara jelas dan mudah diakses, ruang spekulasi dapat berkurang. Sebaliknya, minimnya informasi sering memicu munculnya berbagai asumsi yang belum tentu sesuai fakta.

 

Karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

 

 

Keterbukaan Data Membantu Meningkatkan Kepercayaan

 

Kepercayaan publik merupakan salah satu manfaat terbesar dari transparansi. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pemerintahan yang terbuka cenderung memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik dibanding sistem yang tertutup.

 

Keterbukaan memungkinkan warga memahami proses pengambilan keputusan dan mengevaluasi hasil kebijakan secara lebih objektif.

 

Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik dengan prinsip mudah diakses, cepat, dan biaya ringan.

 

Data Komisi Informasi Pusat menunjukkan ribuan permohonan informasi publik diajukan setiap tahun oleh masyarakat. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan terhadap informasi pemerintahan terus meningkat seiring berkembangnya literasi digital.

 

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi juga membantu mendorong akuntabilitas. Semakin mudah masyarakat mengakses data publik, semakin besar pula peluang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan secara independen.

 

 

Generasi Muda Menjadi Penggerak Transparansi Baru

 

Peran generasi muda semakin terlihat dalam budaya transparansi digital. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk BPS, generasi milenial dan Generasi Z mencakup lebih dari separuh populasi Indonesia. Kelompok usia ini tumbuh bersama internet dan terbiasa memperoleh informasi secara cepat serta terbuka.

 

Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan media konvensional, generasi muda aktif menggunakan berbagai platform digital untuk mencari data, memverifikasi informasi, dan menyampaikan kritik maupun aspirasi.

 

Fenomena ini menciptakan budaya baru yang sering disebut sebagai partisipasi digital. Masyarakat tidak lagi menjadi penerima informasi pasif, tetapi turut berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik.

 

Di banyak daerah, forum diskusi daring, kanal pengaduan masyarakat, serta publikasi data terbuka mulai menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan warga.

 

 

Transparansi Bukan Sekadar Membuka Data

 

Meski penting, transparansi tidak hanya berarti mempublikasikan dokumen atau laporan. Informasi yang tersedia juga harus mudah dipahami oleh masyarakat umum. Data yang terlalu teknis tanpa penjelasan yang memadai sering kali sulit dimanfaatkan secara efektif.

 

Karena itu, banyak lembaga publik kini mulai mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana melalui infografis, laporan visual, media sosial, dan dashboard digital. Tujuannya agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat.

 

Pada akhirnya, transparansi publik merupakan fondasi penting bagi tata kelola yang sehat. Ketika informasi terbuka, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif, pengawasan menjadi lebih kuat, dan kepercayaan publik memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

 

Di era digital yang serba terhubung, transparansi publik bukan lagi pilihan tambahan. Ia telah menjadi kebutuhan utama untuk membangun hubungan yang lebih sehat antara institusi dan masyarakat.