JATIMNET.COM - Kepercayaan publik menjadi salah satu aset terpenting dalam kehidupan masyarakat modern. Ketika warga percaya kepada institusi pemerintah, berbagai program pembangunan lebih mudah dijalankan, partisipasi masyarakat meningkat, dan stabilitas sosial dapat terjaga.

Sebaliknya, ketika kasus korupsi muncul di tingkat daerah, dampaknya tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang.

Kasus dugaan korupsi yang beberapa kali mencuat di berbagai daerah Indonesia, termasuk yang belakangan menjadi perhatian publik di Tulungagung, kembali mengingatkan bahwa persoalan terbesar setelah penegakan hukum sering kali adalah memulihkan kepercayaan masyarakat.

Tantangan ini tidak sederhana karena kepercayaan merupakan hasil akumulasi pengalaman, persepsi, dan harapan warga terhadap institusi publik.

Kepercayaan Publik Berpengaruh Langsung pada Pembangunan

Kepercayaan masyarakat bukan sekadar persoalan citra. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi berkorelasi dengan efektivitas pelayanan publik dan partisipasi warga.

Data Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia mencapai 3,85 dalam skala 0–5. Angka tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap nilai antikorupsi terus meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Di sisi lain, laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang dirilis Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 37 dari 100 dan berada di peringkat 99 dari 180 negara. Angka ini memperlihatkan bahwa tantangan tata kelola dan integritas sektor publik masih menjadi pekerjaan besar secara nasional.

Ketika masyarakat melihat adanya penyalahgunaan kewenangan atau pengelolaan anggaran yang bermasalah, muncul keraguan terhadap efektivitas program pemerintah. Keraguan tersebut dapat memengaruhi tingkat partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan daerah.

Mengapa Sekali Hilang, Kepercayaan Sulit Kembali?

Secara psikologis, manusia cenderung lebih mudah mengingat pengalaman negatif dibanding pengalaman positif. Fenomena ini dikenal sebagai negativity bias.

Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat mungkin telah menerima berbagai layanan publik yang berjalan baik selama bertahun-tahun. Namun satu kasus korupsi yang besar dapat mengubah persepsi secara drastis.

Kondisi ini diperkuat oleh perkembangan media digital. Informasi kini menyebar jauh lebih cepat dibanding satu dekade lalu. Berdasarkan laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal, jumlah pengguna internet Indonesia telah melampaui 221 juta pengguna, atau sekitar 79 persen populasi nasional.

Artinya, setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan anggaran, operasi tangkap tangan, atau proses hukum pejabat publik dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh institusi yang mereka wakili.

Tidak mengherankan jika pemulihan kepercayaan sering membutuhkan waktu lebih lama dibanding proses hukum itu sendiri.

Transparansi Menjadi Tuntutan Baru Masyarakat

Masyarakat saat ini tidak lagi hanya menilai hasil pembangunan. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana proses pembangunan dijalankan.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya perhatian publik terhadap informasi anggaran daerah, pengadaan proyek, hingga laporan penggunaan dana publik. Keterbukaan informasi bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan untuk menjaga legitimasi institusi.

Menurut data Komisi Informasi Pusat, jumlah sengketa informasi publik yang masuk setiap tahun masih menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa warga semakin aktif mencari informasi mengenai kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Generasi muda juga memiliki peran yang semakin besar. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet, sehingga pengawasan sosial tidak lagi hanya dilakukan media massa atau lembaga pengawas formal.

Kini masyarakat dapat memantau, berdiskusi, hingga mengkritisi kebijakan publik melalui berbagai platform digital secara langsung.

Apa yang Membantu Memulihkan Kepercayaan?

Tidak ada cara instan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Namun berbagai studi tata kelola pemerintahan menunjukkan beberapa faktor memiliki pengaruh besar.

Pertama adalah transparansi. Pemerintah daerah yang terbuka mengenai proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan perkembangan proyek publik cenderung lebih mudah mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Kedua adalah akuntabilitas. Ketika pelanggaran ditangani secara jelas dan sesuai prosedur hukum, masyarakat melihat adanya komitmen terhadap prinsip keadilan.

Ketiga adalah konsistensi pelayanan publik. Warga menilai institusi bukan hanya dari pernyataan resmi, tetapi juga dari pengalaman sehari-hari saat mengurus administrasi, mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun fasilitas publik.

Laporan World Bank Governance Indicators selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik berkaitan erat dengan efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Karena itu, pemulihan kepercayaan tidak cukup dilakukan melalui komunikasi publik semata. Dibutuhkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepercayaan Adalah Investasi Sosial Jangka Panjang

Di tengah berbagai kasus korupsi yang muncul dari waktu ke waktu, satu pelajaran penting tetap relevan. Kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat dibangun melalui kampanye sesaat.

Kepercayaan lahir dari konsistensi, keterbukaan, dan integritas yang terlihat dalam tindakan sehari-hari. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, mendapatkan informasi yang jelas, dan melihat pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab, hubungan antara pemerintah dan warga dapat kembali menguat.

Karena itu, pembahasan mengenai korupsi seharusnya tidak berhenti pada proses hukum semata. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap institusi menjaga dan memulihkan kepercayaan publik, sebab kepercayaan merupakan fondasi utama bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Mengapa Transparansi Publik Semakin Penting di Era Digital?

Mengapa Kepercayaan Publik Sulit Dipulihkan Setelah Kasus Korupsi Daerah?