JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota DPRD Jatim Ferdians Reza Alvisa menilai pembangunan infrastruktur harus segera dimulai perlahan. 

Ia mengaku mendapat banyak keluhan masuk soal infrastruktur ini saat serap aspirasi di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Blitar dan Tulungagung. 

"Terkait dana ADD (Alokasi Dana Desa). Tadi Pak Lurah (Kepala Desa Kawedusan, Ponggo, Blitar) juga sambat (mengeluh) tidak bisa untuk infrastruktur," ujar Alvis, Jumat, 7 Mei 2021. 

Berhentinnya pembangunan infrastruktur semenjak pandemi Covid-19 ini disebutkan sangat merugikan masyarakat. Berhentinya pengerjaan sejumlah proyek di beberapa desa mematikan perekonomian warga. 

BACA JUGA: Reses DPRD Ponorogo: 60 Persen Masyarakat Ponorogo Berharap Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Banyak orang, kata Alvis, yang bergantung hidup dari proyek pengerjaan infrastruktur. Pengerjaan proyek menggerakkan ekonomi warga, para pekerja, toko bangunan, dan penambang pasir. 

"Memang sekarang kita harus mengikuti pemerintah pusat untuk vaksin dan perekonomian. Tapi bukan berarti infrastruktur tidak ada. Memang harus digenjot. Karena perputaran uang di masyarakat tertinggi memang di situ," katanya. 

Politikus Partai Gerindra itu mengakui kondisi perekonomian memang tengah melesu. Refocusing anggaran besar-besaran dilakukan selama pandemi Covid-19. 

BACA JUGA: Kolaborasi Triple Helix Dibutuhkan dalam Hadapi Pandemi

Pun demikian, menurut Alvis, pembagian anggaran harus proporsional. Sektor infrastruktur harus tetap jalan. "Semua fokus untuk corona, tapi harus imbang. Karena kalau total untuk Corona, ekonomi tidak jalan," katanya. 

Selain soal infrastruktur, ada juga keluhan lain yang disampaikan masyarakat yakni masalah pertanian. "Seperti alat pertanian. Mereka meminta agar ada bantuan dari pemerintah," ujarnya. 

Semua keluhan tersebut, kata Alvis, akan menjadi rekomendasinya ke Pemprov Jatim untuk ditindaklanjuti.