JATIMNET.COM, Lamongan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Lamongan yakni GMNI, PMII, dan HMI mendatangi gedung DPRD Lamongan, Rabu siang, 13 April 2022. Mereka menggelar aksi demonstrasi menolak masa jabatan presiden tiga periode. 

Koordinator lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, Amir Mahfut, dalam orasinya mengatakan bahwa menambah masa jabatan presiden merupakan tindakan inskonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi negara. 

"Kita harus menjaga kedaulatan konstitusi dan harus dijalankan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali," katanya. 

BACA JUGA: Mahasiswa Jember Kecam Wacana 3 Periode Presiden dan Krisis Minyak Goreng

Selain itu, pendemo juga menyampaikan tiga penolakan lainnya, yakni mereka menolak atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax, minyak goreng, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Karena naiknya harga BBM akan memberikan dampak yang buruk dan akan menyengsarakan rakyat. Sebab, secara otomatis bila harga BBM naik, maka harga bahan-bahan pokok juga akan turut naik," ucapnya. 

Lebih lanjut, kata Amir, seharusnya pemerintah bisa menjaga ketersediaan dan mempertahankan harga bahan pokok agar tetap stabil termasuk harga minyak goreng terutama minyak goreng kemasan yang kembali naik akibat tidak lagi disubsidi.

BACA JUGA: Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Jokowi Pastikan Tak Ada Penundaan

"Seharusnya pemerintah melalui lembaga negara yang ada bisa menindak tegas sesuai Undang-Undang bagi oknum pengusaha yang nakal, sehingga stabilitas harga tetap terjaga," ucapnya. 

Setelah berorasi di depan gedung DPRD Lamongan beberapa jam, akhirnya para mahasiswa ditemui Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi PKB, Mahfud Shodiq, dan dari Fraksi Demokrat, Retno.

"Kami menampung apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa. Penundaan Pemilu, kenaikan BBM, PPN, dan minyak goreng, kami beserta pimpinan DPRD Lamongan manyetujui, hanya saja kami minta untuk dibahas dengan baik," kata Mahfud.