Mahasiswa Jember Kecam Wacana 3 Periode Presiden dan Krisis Minyak Goreng

JATIMNET.COM, Jember – Aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak wacana penambahan masa jabatan presiden berlanjut di berbagai kota. Di Jember, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se Jember turun ke jalan pada Selasa 12 April 2022.

Massa menggelar aksi jalan kaki (long march) mulai pukul 13:00 WIB menuju depan kantor DPRD Jember. Aksi mahasiswa dari berbagai kampus di Jember itu sempat ditemui oleh pimpinan DPRD Jember, seperti Itqon Syauqi (PKB), Ahmad Halim (Gerindra) dan anggota dewan dari Nasdem, David Handoko Seto. 

Kepada para politisi dewan ini, mahasiswa mendesak mereka untuk menandatangani pakta integritas. Isinya, menolak wacana penundaan pemilu 2024.

“Wacana penundaan pemilu sungguh sangat tidak etis di tengah kondisi penderitaan rakyat. Semestinya presiden saat ini fokus mengatasi masalah keterpurukan ekonomi dan masalah lain yang lebih nyata,” ujar M. Yayan, koordinator aksi.

Baca Juga: Mahasiswa Ponorogo Geruduk DPRD Bawa Tujuh Tuntutan

Aliansi BEM se-Jember itu mendesak DPRD Jember agar bisa menyampaikan aspirasi ke pusat, tentang penolakan wacana rencana amandemen konstitusi. Selain itu, para wakil rakyat di Jember itu juga didesak agar menyuarakan masalah krisis minyak goreng yang masih terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

“Hingga saat ini, pemerintah belum mampu mengendalikan harga minyak goreng di pasar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Justru pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang itu berpotensi menambah kenaikan harga-harga barang,” lanjut Yayan.

Kinerja pemerintah yang dinilai tidak efektif meredam melambungnya harga-harga kebutuhan pokok itu, dinilai mahasiswa sebagai bukti ketidakseriusan pemerintahan Jokowi untuk menjalankan amanah rakyat.

Kondisi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu butuh upaya kolektif dengan turun ke jalan, membawa massa sebanyak-banyaknya,” papar Yayan.

Aksi demonstrasi tersebut berjalan cukup tertib. Terlebih setelah pimpinan DPRD Jember mau menerima aspirasi mereka