JATIMNET.COM, Banyuwangi - Efisiensi anggaran tahun 2025 di sektor pendidikan mendapat kritik lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Senin siang, 17 Februari 2025, belasan mahasiwa menggeruduk kantor DPRD Banyuwangi. Mereka menuntut pemerintah agar mengevaluasi anggaran yang menyasar di sektor pendidikan. 

Dalam aksinya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan dunia pendidikan menjadi tombak pembangunan generasi penerus yang seharusnya anggarannya ditambah, bukan justru ikut kena gunting.

BACA: Efisiensi Anggaran, Pemkab Jember Kurangi Tenaga Honorer Penjaga Perlintasan Kereta Api 

"Pendidikan merupakan infrastruktur dasar, Pendidikan ke depannya merupakan tombak suatu bangsa dan negara untuk generasi tahun 2045," kata Deni. 

Menurutnya, pemangkasan dana program pendidikan ini akan menimbulkan berbagai masalah, seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas Pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran. 

"Nantinya akan menghasapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran," katanya.

"Oleh sebab itu, kami bersama mahasiswa lainnya menuntut pemerintah agar fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas," tuturnya.

Deni menambahkan mahasiswa menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

BACA: Dukung Efisiensi Anggaran, Pemkab Banyuwangi Tingkatkan Digitalisasi Administrasi

Sementara itu, surat tuntutan yang dibawa mahasiswa telah diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto saat menemui belasan mahasiswa. Michael mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal dan pihaknya berjanji akan meneruskan ke pemerintah pusat.

“Semua tuntutan ini masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh, tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

Michael mengatakan bahwa anggota Dewan telah menyuarakan nasib guru honorer agar gaji mereka diperhatikan, sehingga para guru bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

“Kami akan meneruskan ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” katanya.