Libur Akhir Tahun, Pemprov Jatim Gencarkan Operasi Yustisi

JATIMNET.COM, Surabaya - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono memastikan akan meningkatkan operasi yustisi. Pemprov, tak ingin libur akhir tahun mengulang sebelumnya. 

Di mana lonjakan pasien Covid-19 terjadi cukup tajam. “Mulai sore nanti operasi yustisi akan ditingkatkan mulai di tingkat desa, kampung dan RT,” kata Heru, Senin 14 Desember 2020. 

Dalam beberapa pekan terakhir penambahan pasien Covid-19 di Jatim termasuk yang cukup buruk. Rata-rata pasien 500 pasien dinyatakan positif per harinya. Bahkan Senin 14 Desember 2020 ada tambahan sebanyak 713 pasien terkonfirmasi virus SARS CoV-2. 

“Oleh sebab itu, dengan adanya libur Natal dan tahun baru diharapkan pengetatan seperti operasi yustisi bisa menekan angka penularan Covid-19,” ungkapnya.

BACA JUGA: Demi Keselamatan Bersama, Warga Diimbau Tak Pergi ke Luar Kota Selama Libur Nataru

Rencananya, operasi yustisi yang dilakukan adalah untuk mendukung kampung tangguh yang sudah berdiri di setiap wilayah. Harapannya, potensi penyebaran Covid-19 di Jatim bisa terus ditekan. 

Terpisah, Anggota DPRD Jatim Diana Amaliyah Verawatiningsih mengatakan, perlu langkah antisipasi yang serius dari pemerintah provinsi untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Mengingat dalam beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan jumlah pasien. 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah sosialisasi Covid-19 dengan bersepeda Gubernur Jatim kurang tepat. "Kalau mau menangani Covid-19 itu berbasis sains. Sainsnya apa, ya diteliti. Ini sebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana, kalau kemudian hanya diatasi dengan seremonial tidak selesai ini," kata Sasa, sapaan akrabnya.

BACA JUGA: Libur Nataru, Dispudpar Ingatkan Tempat Wisata dan Hotel Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Sasa mengakui, peningkatan jumlah pasien Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir faktor utamanya karena libur panjang bulan lalu. Karenanya ia berharap ke depannya pemerintah provinsi lebih siap mengantisipasi kondisi seperti ini. 

Salah satunya dengan menyiapkan rumah sakit lapangan baru. Menurutnya gedung-gedung milik provinsi bisa digunakan sebagai ruang perawat jika memang dibutuhkan, seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badiklat Jatim.

Pun demikian, Sasa mengingatkan ruang perawatan tersebut tetap harus dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang berstandar. "Seperti di Dapil saya Magetan itu keluarga saya pernah masuk RS dan kondisinya tidak standar Covid-19. Suhunya tidak diatur, ruangan kosong, jadi hanya ditutup dari luar dan dikontrol setiap hari," tandasnya.