JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengimbau KPU dan Bawaslu untuk memanfaatkan anggaran pilwali dengan baik. Hal tersebut tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai amanat rakyat untuk mencari pemimpin Surabaya.

“Kami berpesan kepada KPU-Bawaslu agar bekerja profesional dan netral. Ingat, pemilukada ini jadi ajang rakyat memilih pemimpin terbaik di Surabaya,” kata Awi sapaannya saat ditemui di acara Forkopimda Kota Surabaya, di rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam, Selasa 8 Oktober 2019.

Menurutnya anggaran pilwali 2020 sebesar Rp 84,6 miliar adalah bagian dari dorongan DPRD dan Pemkot Surabaya untuk menggelar pilwali tahun depan.

BACA JUGA: Anggaran Pilkada Surabaya Rp 84,637 Miliar

“Dengan anggaran yang disetujui, paling tidak kami (DPRD dan Pemkot Surabaya) menunjukkan dukungan yang signifikan kepada KPU maupun Bawaslu,” kata ketua dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Awi juga berharap agar KPU maupun Bawaslu bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon selama proses pilwali berlangsung.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan anggaran pilwali tak bakal lepas dari pengawasan. Termasuk rakyat Surabaya pun bisa mengawal alokasi anggaran yang sudah disetujui.

BACA JUGA: Penandatanganan NPHD Empat Daerah di Jatim Molor

“Pengawasannya nanti pasti ada-lah, inspektorat atau opolah (pengawas dari lainnya). Yang jelas anggarannya sudah dikeluarkan,” jelas Risma.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menjelaskan anggaran 2019 tahap pertama akan dicairkan sebesar Rp 1 miliar. Sementara sisanya, Rp 83,6 miliar dicairkan secara bertahap pada tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 84,6 miliar menggunakan skema ad hoc lama. “Sebagaimana di Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Gubernur kemarin,” ujar Nur, di Bangkesbangpol Kota Surabaya, pada Senin 7 Oktober 2019 kemarin.