JATIMNET.COM, Banyuwangi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Banyuwangi dalam road show Bus KPK 2019 bertema Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.

Di hari pertama dari tiga hari yang direncanakan, road show diisi dengan menemui ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu, di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Senin 22 Juli 2019.

Kepada Jatimnet, Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang mengatakan pihaknya membawa bus yang menampilkan simulasi kerja KPK dengan 5 tugasnya, yakni koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.

BACA JUGA: Peringatan Dini Bus Anti Korupsi

Ada pula permainan anak-anak dan penjelasan 8 area intervensi KPK pada setiap instansi, yakni e-planning dan e-budgeting, penguatan pegawas internal daerah, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dana desa, pelayanan publik, pendapatan daerah, dan sektor strategis.

"Ibaratnya bus itu kantor KPK, begitulah KPK baru bisa menyambangi daerah sebelum bisa mendirikan kantor KPK di daerah," kata Saut.

Dia mengakui masih banyak masyarakat yang belum mengenal KPK terutama dari sisi pencegahannya. Maka dalam program road show bus ini semua pimpinan KPK datang ke daerah sasaran masing-masing dan turut membumikan isu pemberantasan korupsi, menghadirkan KPK, dan sosialisasi program anti korupsi pada masyarakat.

BACA JUGA: Warga Surabaya Antusias Belajar Anti Korupsi di Bus KPK

Selain itu, kegiatan ini bertujuan menarik keterlibatan masyarakat pada program KPK sekaligus mengumpulkan masukan dari mereka, serta meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan anti korupsi.

"Supaya masyarakat tahu KPK itu di pencegahannya sangat banyak," kata dia.

Saut menjelaskan versinya sendiri, road show ini juga bertujuan menjaga orang-orang baik di berbagai daerah. Karena menurutnya di daerah juga banyak orang baik, dari berbagai kalangan, baik pejabat, ASN maupun swasta yang bertemu dengan orang tidak baik dan mendapat pengaruh dari mereka.

BACA JUGA: Berikut Rute Bus KPK Selama Tiga Hari di Surabaya

"Ya kan orang-orang baik di daerah ini harus dijaga. Orang baik-baik itu ada saja yang mempengaruhi dia jadi tidak baik, dicoba-coba diganggu-ganggu gitu ya," ujar Saut.

Gangguan yang dicontohkannya misalnya dari praktik premanisme pihak tertentu pada pengambil kebijakan, hingga menimbulkan penguasaan aset negara. Dirinya dan pimpinan KPK lain keliling daerah juga untuk menawarkan bantuan yang bisa diterima daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan anti korupsi.