JATIMNET.COM, Probolinggo – Pegiat antikorupsi mengapresiasi langkah cepat KPK dalam mengusut kasus suap dan dugaan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi yang melibatkan pasangan suami istri mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantrianasari.

Selain itu, pegiat antikorupsi berharap KPK melakukan supervisi pada aparat penegak hukum lain termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang sedang menyelidiki dugaan korupsi proyek pengerjaan infrastruktur jalan.

Misalnya, penyelidikan dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan jalan melalui program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) di Jalan Raya Tongas-Bromo tahun 2019 senilai Rp32 miliar yang dianggap macet. PRIM merupakan program kemitraan antara Indonesia dan pemerintah Australia. Pemerintah Australia memberikan bantuan dana hibah melalui Kementerian Keuangan RI jika memang pengerjaan jalan yang didanai APBD pemkab setempat memenuhi syarat.

BACA JUGA: Diduga Terkait Korupsi PRIM, Warga Lereng Bromo Luruk Kantor Kejaksaan Probolinggo

"Sebagian besar saya support (dukung) data itu. Namun memang ini masih dalam proses penyelidikan oleh KPK. Karena apa, kita kemarin juga sempat mendorong rekan-rekan kejaksaan untuk supervisi KPK terkait dugaan korupsi dana hibah (dari) Australia (proyek PRIM)," kata pegiat antikorupsi yang juga Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Probolinggo Samsudin, Selasa, 12 Oktober 2021.

Samsudin mengapresiasi KPK yang gerak cepat mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan Hasan dan Tantri termasuk kasus suap jabatan penjabat kepala desa dan pencucian uang.

BACA JUGA: Pejabat hingga Politikus Diperiksa Suap Jabatan Pj Kades di Probolinggo

"Tentu saya sebagai masyarakat Probolinggo sekaligus pegiat antikorupsi sangat mengapresiasi hal ini. Dimana KPK bisa melakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang lain seperti gratifikasi, jual beli proyek, dan jabatan mulai eselon satu hingga tiga," ujarnya.

Ia pun mendorong KPK agar terus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang lain di Pemkab Probolinggo selama masa kepemimpinan Hasan dan Tantri termasuk proyek PRIM di Probolinggo yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.