JATIMNET.COM, Surabaya – Sebagai partai baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen melayani masyarakat dengan membuka pos pelayanan masyarakat di hari Senin-Kamis, mulai pukul 08.00-10.00 WIB di ruang Fraksi PSI.

Anggota Fraksi PSI DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono menyampaikan setelah satu minggu pelantikan, PSI membuka pelayanan masyarakat guna menampung aspirasi rakyat mengenai tugas dewan maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Yang perlu dibantu, ya kami persilakan masyarakat, seperti pengaduan tentang BPJS atau apa boleh. Nanti kami sampaikan ke dinas-dinas terkait,” Tjutjuk saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat 13 September 2019.

Menurutnya, tugas sebagai seorang legislatif dengan eksekutif tentunya berbeda. Jadi, tugasnya sebagai anggota legislatif hanya membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi terkait, seperti pemerintah kota.

BACA JUGA: PSI Berhasil Bentuk Fraksi, Kalahkan Partai Tua

Semenjak dibukanya pos pengaduan masyarakat, Tjutjuk mengungkapkan, jika terdapat macam-macam pengaduan yang memang benar-benar perlu dibantu. Seperti masalah IMB, air PDAM mati, bahkan pengaduan yang dirasa tidak wajar.

“Contoh, pernah ada suami istri bertengkar masuk ke pos pengaduan PSI. Kami ya cuman tertawa, tapi ya bagaimana. Jadi kebanyakan masyarakat tidak bisa membedakan. Akhirnya kami nggak jadi anggota dewan tapi penasihat pernikahan, ada juga yang seperti itu,” seru cerita dia.

Selain itu, nantinya ketika melakukan penyelesaian kebijakan, ia menjelaskan, tentunya PSI akan berkoordinasi dengan dinas terkait dengan cara duduk bersama. Karena, dia menilai selama Surabaya dipimpin oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini telah mengalami banyak kemajuan.

“Kadang bawahannya kayak anak kecil nakal-nakal dikit, kalau bisa duduk rembukan kan enak dari pada langsung gontok-gontokan,” ujar dia.

BACA JUGA: Pilkada Surabaya, Waspadai Strategi "Angsa Berenang" Calon dari Parpol Baru

Sayangnya, selama menampung aspirasi rakyat di ruang fraksi, belum disampaikan kepada dinas terkait, kecuali masalah air PDAM mati pekan ini. Meski belum menyampaikan kepada instansi atau dinas terkait, pengaduan ini akan disimpan dulu sambil menunggu pembentukan komisi.

Dengan adanya pos pengaduan masyarakat ini, Fraksi PSI berharap lebih bisa banyak mendengar masyarakat. Terlebih tugasnya sebagai wakil rakyat yang membuat peraturan daerah (Perda) agar bisa melakukan pengawasan bersama Wali Kota Surabaya.

“Kami bisa sama-sama sharing dengan masyarakat. Intinya, selama ini kami ingin menjadikan rumah DPRD sebagai rumah rakyat, bukan sesuatu yang angker dan perlu ditakuti, jadi kami ingin dekat dan merangkul rakyat,” harapnya.