JATIMNET.COM, Jakarta – Pemangkasan komisi aplikator ojek online menjadi maksimal 8 persen belum sepenuhnya menghapus keluhan pengemudi.

Memasuki pekan kedua penerapan skema baru, sejumlah driver masih menyoroti penurunan jumlah pesanan yang berdampak pada pendapatan harian, meski pemerintah menyatakan kondisi itu tidak berkaitan langsung dengan perubahan komisi.

Kebijakan pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen bagi aplikator berlaku sejak 1 Juli 2026 untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut telah berkomunikasi dengan 19 komunitas dan asosiasi pengemudi ojol di berbagai daerah untuk mengevaluasi dampak awal kebijakan.

Pemerintah menilai komisi yang lebih rendah tidak menyebabkan pendapatan mitra turun, sementara variasi jumlah order masih dipengaruhi kondisi permintaan, termasuk masa libur sekolah dan mahasiswa.

“Saya telah menanyakan bahwa ada isu dengan komisi mereka ditambahkan 92 persen justru pendapatan malah makin kecil. Kita tanyakan sama mereka, tidak juga,” kata Maman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026. 

Menurut Maman, sebagian besar perwakilan pengemudi yang diajak berdiskusi memberikan respons positif terhadap pemangkasan komisi. Dengan skema baru, bagian pendapatan pengemudi secara persentase meningkat dibanding ketentuan sebelumnya yang memungkinkan aplikator mengambil biaya hingga 20 persen.

Namun, pemerintah menerima informasi mengenai pengemudi yang merasakan penurunan pendapatan selama sepekan terakhir. Maman meminta kondisi tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai dampak kebijakan komisi 8 persen.

“Sebagian dari mereka mengatakan alhamdulillah oke, tapi mungkin ada juga yang menurun, harus dilihat sekarang lagi liburan sekolah. Kan sekarang lagi liburan sekolah, terus juga mahasiswa ada juga sebagian yang libur, artinya itu bukan semata-mata karena masalah pembagian komisi,” ujar Maman.

Penjelasan itu menempatkan jumlah pesanan sebagai faktor penting dalam membaca pendapatan pengemudi. Meski porsi yang diterima driver meningkat menjadi sedikitnya 92 persen untuk setiap transaksi yang tercakup dalam kebijakan, penghasilan harian tetap bergantung pada jumlah perjalanan yang berhasil diselesaikan.

Pada awal penerapan skema baru, pengalaman pengemudi disebut tidak seragam. Maman mengatakan terdapat driver yang mengeluhkan order lebih sedikit, tetapi ada pula mitra yang menyatakan jumlah pesanan justru meningkat.

Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan pemangkasan komisi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran perubahan penghasilan ojol. Jumlah order, tarif perjalanan, jenis layanan dan pola permintaan di masing-masing wilayah ikut menentukan penerimaan bersih pengemudi.

Situasi itu relevan bagi pengemudi di Jawa Timur, terutama kawasan perkotaan seperti Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Aktivitas sekolah, perguruan tinggi, perkantoran dan pusat perdagangan menjadi sumber perjalanan harian yang dapat berubah ketika memasuki periode libur.

Jika jumlah perjalanan turun, tambahan porsi pendapatan dari pemangkasan komisi dapat tertahan oleh berkurangnya volume order. Sebaliknya, pengemudi yang beroperasi di wilayah dengan permintaan stabil berpotensi lebih cepat merasakan manfaat pembagian 92:8.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya juga mengakui masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan pengemudi mengenai perhitungan komisi. Pemerintah meminta perusahaan aplikator memberikan penjelasan lebih luas kepada mitra.

“Memang masih ada perbedaan penafsiran gitu ya dari teman-teman ojol menghitungnya seperti apa. Kita minta supaya aplikator untuk menjelaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman,” kata Dudy di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.

Transparansi perhitungan menjadi penting karena pengemudi dapat menerima lebih dari satu kategori pesanan melalui aplikasi. Ketentuan komisi maksimal 8 persen saat ini berlaku untuk layanan angkutan penumpang roda dua dan belum mencakup seluruh layanan dalam ekosistem platform.

Kementerian Perhubungan menyatakan skema tersebut belum diberlakukan pada pengiriman barang roda dua maupun transportasi penumpang roda empat. Perbedaan cakupan layanan dapat memengaruhi angka penerimaan yang terlihat pengemudi ketika membandingkan transaksi harian.

Sebelum diberlakukan, penurunan komisi menjadi salah satu isu yang lama disuarakan kelompok pengemudi ojol. Pemerintah, DPR dan perusahaan aplikator kemudian membahas perubahan pembagian pendapatan dari batas biaya aplikasi maksimal 20 persen menjadi 8 persen.

Dalam keterangan DPR RI pada 23 Juni 2026, GoTo menyatakan komisi 8 persen diterapkan untuk layanan GoRide mulai 1 Juli. Grab Indonesia juga memastikan skema serupa berlaku pada GrabBike.

Secara persentase, perubahan tersebut memperbesar bagian tarif yang diterima pengemudi. Namun, dampak terhadap pendapatan bulanan membutuhkan perbandingan lebih panjang karena penghasilan mitra transportasi daring bersifat dinamis dan mengikuti permintaan perjalanan.

Evaluasi juga perlu melihat pendapatan kotor, jumlah transaksi, potongan aplikasi dan penerimaan bersih sebelum serta setelah 1 Juli. Tanpa perbandingan indikator tersebut, keluhan maupun klaim peningkatan pendapatan berisiko hanya menggambarkan kondisi individual pengemudi.

Di tengah penerapan komisi baru, pemerintah menetapkan pengemudi ojol roda dua sebagai kelompok pengusaha mikro transportasi online. Kementerian UMKM menilai status tersebut membuka akses mitra menuju program pemberdayaan usaha mikro.

Seorang mitra pengemudi, Reza, berharap status itu diikuti kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi pengemudi.

“Kami berharap status UMKM ini bisa ditindaklanjuti dengan program yang konkret dan positif buat mitra, entah itu stimulus, pemberdayaan atau percepatan akses ke program pemerintah,” kata Reza.

Bagi pengemudi, penurunan komisi dan akses program UMKM berpotensi menjadi dua jalur peningkatan kondisi ekonomi. Namun, manfaatnya tetap bergantung pada implementasi di tingkat platform serta bentuk program pemberdayaan yang dapat diakses mitra.

Memasuki pekan kedua penerapan komisi maksimal 8 persen, pemerintah masih memantau perkembangan pendapatan pengemudi. Komunikasi dengan 19 komunitas dan asosiasi menjadi gambaran awal, tetapi perbedaan jumlah order menunjukkan dampak kebijakan belum seragam di seluruh pengemudi dan wilayah.

Dalam beberapa pekan mendatang, perkembangan volume pesanan setelah masa libur sekolah akan menjadi pembanding penting. Data pendapatan bersih dan jumlah perjalanan dapat menunjukkan apakah tambahan porsi bagi driver benar-benar meningkatkan penghasilan atau masih tertahan oleh fluktuasi order di lapangan.