JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat upaya mewujudkan kepastian hukum dan ketahanan keluarga melalui kerja sama strategis dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara resmi menjalin kolaborasi tersebut melalui penandatanganan nota kesepakatan.

Kerja sama ini diarahkan untuk membangun sinergi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan hukum yang adil sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Timur. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa nota kesepakatan ini berfungsi sebagai pedoman kerja bersama dalam menyusun rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah berharap dapat mewujudkan keluarga yang berdaya, adil, serta terlindungi secara hukum.

“Ini adalah wujud ikhtiar kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan warga,” kata Khofifah, Minggu, 25 Januari 2026.

BACA: Gubernur Jatim Tunjuk Bagus Panuntun Sebagai Plt Wali Kota Madiun

Melalui nota kesepakatan ini, layanan hukum akan semakin terbuka bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Selain itu, kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi antarlembaga dengan memanfaatkan aplikasi “Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara” atau “Satira Majapahit Juara”.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Ini adalah wajah pelayanan publik modern yang kita dorong sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam tata kelola hukum dan keadilan,” jelas Khofifah.

Penandatanganan nota kesepakatan ini turut mencatatkan prestasi nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara penandatanganan nota kesepakatan Pengadilan Tinggi Agama dengan jumlah lembaga terbanyak.

BACA: Pemprov dan DPRD Jatim Sahkan Dua Perda Strategis, Ini Daftarnya

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Khofifah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan dan keberanian membangun gerakan kolaboratif demi menjaga ketahanan keluarga.

“Prestasi teladan reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” ungkap Khofifah.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Zulkarnaen, menilai kerja sama ini akan mempercepat penyederhanaan birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ia menyebut aplikasi Satira Majapahit Juara akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum.

“Aplikasi diharapkan masyarakat dipandu untuk mendapat layanan sekaligus memanjakan pencari keadilan,” kata Zulkarnaen. (*)