JATIMNET.COM, Jember - Ketidakharmonisan hubungan Bupati dengan DPRD di Jember, terus mendapat sorotan dari pusat. Terbaru, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoroti hal itu. Ia berjanji akan melaporkan permasalahan yang terjadi di Jember itu ke Presiden Jokowi.

“Ini kondisi yang tidak sehat jika dibiarkan terus berlarut-larut. Apalagi sekarang kondisi penanganan pandemi Covid-19. Kegaduhan seperti ini akan merugikan rakyat,” ujar La Nyalla di sela usai mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD Jember, Kamis 4 Juni 2020.

Dalam pertemuan selama sekitar dua jam itu, pimpinan DPRD Jember menyampaikan sejumlah permasalahan. Diantaranya sikap bupati yang secara sepihak menentukan refocusing atau pengalihan anggaran untuk penganan Covid-19. Bahkan imbas dari konflik itu, Jember saat ini menjadi satu-satunya daerah yang tidak memiliki APBD hasil kesepakatan eksekutif-legislatif.

BACA JUGA: Tak Terbukti, Bupati Jember Faida Lolos dari Sanksi Pemilu

“Fungsi DPRD salah satunya adalah pengawasan agar proses penanganan Covid, khususnya bantuan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat tepat sasaran. Seharusnya DPRD ikut dilibatkan dalam pembahasan anggaran. Yang terjadi malah saya dapat laporan, DPRD tidak dikasih anggaran,” ujar mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini.

Kedatangannya ke Jember, menurut La Nyalla juga dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pimpinan senator, yakni untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. “Akan saya laporkan ke presiden, biar nanti beliau yang membentuk tim. Laporan ke presiden itu sudah yang paling tinggi,” tutur mantan Ketua Pemuda Pancasila (PP) ini.

Selama pertemuan tersebut, pimpinan DPRD Jember juga memberikan copy salinan laporan hasil kerja Panitia Hak Angket DPRD Jember. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menambahkan, banyak kebijakan Bupati Jember yang bermuatan politis dan dinilai melanggar aturan. 

BACA JUGA: Kejutan, Faida Kunjungi Gedung DPRD Jember

“Seperti penyaluran bantuan, bupati membuat satgas sendiri, yang diisi relawan pendukungnya untuk kepentingan pilkada,” kata politikus PKB ini.

Itqon menjelaskan, karena telah membentuk satgas sendiri, bupati mengabaikan struktur RT/RW dan pondok pesantren dalam proses penyaluran bantuan dan penanganan Covid-19. Padahal Jember memiliki ratusan pesantren. 

“Ini kan arogan. Karena itu kami mendukung penuh keputusan mayoritas Senator di Senayan, agar Pilkada 2020 ditunda dulu,” kata Itqon.

Kepada La Nyalla, Itqon juga menitipkan pesan agar pemerintah pusat lebih membantu kalangan pesantren untuk bersiap menghadapi situasi New Normal. “Negara harus hadir membantu pesantren dalam New Normal ini,” katanya.