JATIMNET.COM, Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban belum menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan yang disampaikan enam fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa, 30 Juni 2026.

Seluruh pandangan dan catatan dari fraksi masih dihimpun serta dipelajari sebelum pemerintah daerah memberikan jawaban resmi pada rapat paripurna lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 1 Juli 2026.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Jalannya sidang berlangsung tertib dan kondusif. Enam fraksi DPRD Kabupaten Tuban, yakni Fraksi Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, serta Demokrat Amanat Pembangunan, secara bergantian menyampaikan pandangan umum di hadapan peserta rapat.

Dalam penyampaiannya, masing-masing fraksi menyoroti sejumlah isu strategis yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2025, penanganan kemiskinan, kesejahteraan guru TPQ, kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), hingga persoalan kerusakan lingkungan.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan pemerintah belum memberikan tanggapan dalam rapat tersebut karena masih menginventarisasi seluruh pandangan yang disampaikan fraksi maupun Badan Anggaran DPRD.

"Hari ini mendengarkan jawaban dari pemandangan umum dari Faksi dan Banggar. Insya Allah kita besok (Rabu, 1 Juli 2026) akan lanjut berkaitan dengan jawaban dari pemerintah," ujarnya usai rapat paripurna.

Menurut Aditya, setelah pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, pembahasan akan berlanjut hingga memasuki tahapan persetujuan bersama antara eksekutif dan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Setelah itu kita akan menunggu jadwal untuk persetujuan bersama dengan teman-teman DPRD masa anggaran tahun 2025. Tadi ya, bisa ada pertanyaan, kita catat dulu," katanya.

Ia menegaskan seluruh masukan yang disampaikan fraksi menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tuban.

"Lampirannya kita inventarisir. Setelah itu besok kita akan sampaikan jawaban. Semua masukan dari teman-teman fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tuban bagi pemerintah, bagi eksekutif sangatlah penting dan itu adalah bentuk semangat kita bersama untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Tuban yang jauh lebih baik," pungkasnya.