JATIMNET.COM – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mulai mendalami dugaan fabrikasi data penelitian dan pemalsuan identitas yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia dalam forum ilmiah internasional ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark.

 

Kasus yang ramai dibahas komunitas akademik sejak awal pekan ini dinilai berpotensi memengaruhi kredibilitas ekosistem riset Indonesia di tingkat global.

 

Sorotan terhadap kasus tersebut menguat setelah sejumlah peserta konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 mengungkap dugaan penggunaan identitas berbeda dan presentasi penelitian dengan data yang diduga tidak valid.

 

Forum ilmiah itu berlangsung di Bella Center Copenhagen, Denmark, pada 17–21 Mei 2026 dan dihadiri peneliti bidang pneumonia serta penyakit pneumokokus dari berbagai negara. 

 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang beredar, termasuk status pihak yang disebut dalam polemik tersebut dan kemungkinan keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

 

“Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen aktif,” kata Brian dalam keterangannya di Jakarta, Kamis,28 Mei 2026.   

 

Kementerian menilai persoalan tersebut tetap serius karena menyangkut persepsi internasional terhadap integritas akademik Indonesia. Brian menegaskan praktik fabrikasi data, falsifikasi hasil penelitian, maupun penyalahgunaan afiliasi akademik tidak dapat dibenarkan dalam ekosistem pendidikan tinggi dan riset.

 

Kasus ini mencuat setelah unggahan dosen Universitas Udayana Ida Bagus Mandhara Brasika viral di media sosial. Dalam unggahan itu disebut terdapat dugaan pemalsuan identitas secara terorganisir dalam sesi presentasi ilmiah. Salah satu peserta diduga menggunakan beberapa identitas berbeda dengan mengganti atribut dan tanda pengenal saat tampil di forum konferensi. 

 

Selain dugaan manipulasi identitas, sejumlah penelitian yang dipresentasikan juga dipersoalkan karena dianggap terlalu sulit diverifikasi dan memiliki pola data yang dinilai tidak wajar.

 

Beberapa manuskrip disebut mencantumkan lokasi penelitian di berbagai negara seperti Peru, Ethiopia, Bangladesh, Sudan Selatan, Kenya, Nepal, hingga India Utara tanpa kolaborator lokal maupun penjelasan persetujuan etik penelitian. 

 

Nama Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti menjadi sorotan dalam kasus tersebut. Ketiganya disebut mempresentasikan sejumlah penelitian yang kemudian dipertanyakan validitasnya oleh peserta konferensi lain.

 

Dugaan sementara, penelitian tersebut dibuat menggunakan fabrikasi data dan bantuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan manuskrip yang terlihat meyakinkan. 

 

“Praktik fabrikasi data, falsifikasi, maupun penyalahgunaan afiliasi akademik tentu tidak dapat dibenarkan,” ujar Brian. 

 

Kemdiktisaintek menyatakan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah juga membuka ruang klarifikasi kepada pihak yang disebut dalam dugaan pelanggaran integritas akademik itu.

 

Di tengah polemik tersebut, LPDP ikut melakukan penelusuran karena salah satu nama yang disebut diketahui merupakan alumni penerima beasiswa lembaga tersebut. Sementara itu, Universitas Negeri Yogyakarta juga mengonfirmasi dua nama yang ramai diperbincangkan tercatat sebagai alumni kampus, meski identitas dan keterkaitannya masih diverifikasi lebih lanjut.

 

Kasus tersebut juga mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan manipulasi penelitian yang dinilai mencoreng reputasi akademik Indonesia di forum internasional.

 

“Kami tentu sangat prihatin atas dugaan skandal riset palsu yang melibatkan WNI di forum ilmiah internasional,” ujar Lalu Hadrian. 

 

Menurutnya, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam penelitian tanpa verifikasi ilmiah yang memadai dapat menimbulkan persoalan serius terhadap standar akademik nasional. DPR juga meminta penguatan pengawasan etik penelitian dan tata kelola publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

 

Polemik tersebut muncul ketika pemerintah tengah mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah internasional dan kolaborasi riset global. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mulai memperluas partisipasi peneliti muda dalam forum akademik dunia melalui skema hibah perjalanan dan pendanaan riset.

 

Namun, kasus dugaan manipulasi data dinilai dapat berdampak luas terhadap kepercayaan komunitas ilmiah internasional terhadap peneliti Indonesia. Sejumlah akademisi menilai insiden seperti ini berpotensi memperketat proses seleksi abstrak dan pemberian travel grant bagi delegasi asal Indonesia pada konferensi ilmiah mendatang.

 

Meski demikian, Kemdiktisaintek meminta publik tidak menggeneralisasi kasus tersebut terhadap seluruh komunitas ilmiah nasional. Pemerintah menilai mayoritas peneliti Indonesia tetap bekerja secara profesional dan menjunjung etika akademik dalam proses penelitian maupun publikasi internasional. 

 

Hingga Kamis sore, proses verifikasi dan pendalaman terhadap dugaan fabrikasi riset itu masih berlangsung. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai mekanisme etik akademik apabila ditemukan bukti pelanggaran.