Jumat, 24 Mei 2019 - 15:11
JATIMNET.COM, Madiun – Menjelang lebaran, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pasar murah untuk pegawai negeri sipil golongan I, II, tenaga kontrak, dan tenaga honorer. Digelar di Alun-alun Caruban pada Jumat 24 Mei 2019, ada empat komoditas yang dijual, yakni beras, gula pasir, minyak goreng, dan mi instan.
Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Madiun, Agus Suyudi, mengatakan pemerintah memberi subsidi 30 persen pada tiap komoditas yang dijual.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Siapkan BUMD Pangan untuk Kendalikan Harga
Beras kualitas premium misalnya, dijual seharga Rp 6.500 per kilogram. Harga itu lebih murah Rp 3.500 ribu dibandingkan harga pasaran Rp 10 ribu per kilogram. Sedangkan gula pasir dibanderol seharga Rp 9 ribu per kilogram, atau lebih murah Rp 3 ribu-5 ribu dibanding di pasaran yang berkisar antara Rp 12 ribu-14 ribu per kilogramnya.
Untuk harga minyak goreng kemasan satu liter dibanderol Rp 9 ribu dari harga pasaran Rp 13 ribu. Adapun mi instan Rp 2.000, sementara harga di pasaran berkisar Rp 2.700 per bungkus. “Setiap ASN, tenga kontrak maupun tenaga honorer bisa memilih komoditas yang dibutuhkan. Tapi, jumlahnya tetap kami batasi,” ujarnya.
SIBUK : Petugas Kabupaten Madiun melayani penjualan bahan pokok dalam pasar murah di kawasan Alun-Alun Caruban, Jumat pagi 24 Mei 2019. Foto: Nd. Nugroho
Batas maksimal pembelian beras, ia melanjutkan, sebanyak 5 kilogram. Untuk minyak goreng sebanyak satu satu liter, satu kilogram gula pasir, dan empat bungkus mi instan.
“Teknis pembeliannya harus menunjukkan kupon kepada panitia. Setiap komoditas tertulis di masing-masing kupon,” kata dia. Dan, ia melanjutkan, pembelian tak dapat dialihkan ke komoditas lain meski ada bahan pokok yang tidak dibutuhkan.
BACA JUGA: Begini Kiat Mengecek Kesehatan Daging di Pasar Jelang Lebaran
Menurut dia, pemerintah menyebar 16 ribu lembar kupon pasar murah. Jumlah itu untuk empat komoditas, yang masing-masing terdiri atas 4 ribu lembar kupon. Adapun pembagiannya diserahkan pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) lantaran memegang data jumlah ASN golongan rendah, tenaga kontrak maupun honorer.
Parmin, seorang PNS golongan II di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun hanya membeli komoditas gula dan beras. Itu sesuai yang tertera di kupon yang diterimanya dari pejabat di OPD tempatnya bekerja. “Saya memang hanya butuh itu,” ujar dia.
