JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menerima insentif fiskal sebanyak Rp3 miliar dari pemerintah pusat.

Insentif sebanyak itu merupakan wujud apresiasi terhadap keberhasilan pemprov menjalankan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Jatim dinyatakan sebagai daerah yang berhasil mengatasi masalah pengangguran.

Hingga akhirnya, Pemprov Jatim menyabet penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen.

Mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Maka, penghargaan dan insentif fiskal sebanyak Rp3 miliar yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, memperluas kesempatan kerja di Jatim

"Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," jelas Khofifah, Kamis malam, 4 Juni 2026.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini mengungkapannya usai menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Acara serah terima penghargaan yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri itu berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih Jatim. "Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jawa Timur mendapatkan apresiasi ini,” katanya.

Menurutnya, presatasi itu merupakan hasil dari kinerja utama Pemprov Jatim yang selama ini menjalankan Nawa Bhakti Satya.

Khofifah melanjutkan, capaian tersebut menjadi indikator dari upaya berkelanjutan dalam menjalankan program prioritas.

Hal ini meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.