Logo

Indonesia Serukan Anggota OKI Agar Boikot Produk Israel

Produk yang dibuat di wilayah pendudukan Israel secara ilegal.
Reporter:

Jumat, 19 July 2019 05:25 UTC

Indonesia Serukan Anggota OKI Agar Boikot Produk Israel

Kubah batu di Israel. Foto: Unsplash

JATIMNET.COM, Surabaya – Indonesia menyerukan kepada anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk buatan Israel, sebagai upaya untuk menghentikan aksi kekerasan Israel di Jerusalem.

Hal itu disampaikan Deputi Kementerian Luar Negeri Abdurrahman Mohammed Fachir dalam pertemuan menteri dalam forum OKI di Jeddah, Rabu 17 Juli 2019. Menurut Fachir, sikap Israel meniadakan kemungkinan perdamaian antara dua negara, sebagai solusi di masa depan.

Fachir menekankan jika penting bagi OKI untuk mempertahankan status hukum dari Jerusalem di bawah hukum internasional dan menyerukan dunia internasional untuk menegur Israel atas kekerasannya.

“Sebagai anggota dari Dewan Eksekutif Unesco, Indonesia menyerukan agar semua anggota OKI untuk mempertahankan perlindungan atas status kota Jerusalem yang termasuk sebagai kota warisan dunia dari Unesco,” katanya, dikutip dari Anadolu, Aa.com.

BACA JUGA: Nama "Trump" Disematkan Israel pada Kota Baru di Golan

Fachir menyerukan negara muslim untuk membuka dialog dengan komunitas moderat di Israel.

“Kami harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki pandangan sama, komunitas Muslim moderat, Kristen dan Yahudi,” katanya.

Fachir juga menegaskan jika upaya untuk menghentikan tindakan Israel harus dilakukan secara konsisten, terutama melalui dampak ekonomi langsung yang terukur.

Menekankan pentingnya anggota OKI untuk memboikot barang produksi Israel di wilayah pendudukan, Fachir meminta agar sekretaris OKI dan Kantor Islam agar membuat daftar produk yang dibuat di wilayah yang diduduki Israel secara ilegal, “sebagai dasar bagi anggota untuk menerapkan boikot,”.

BACA JUGA: Indonesia Tolak Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

Selain Indonesia, anggota OKI meliputi Turki, Palestina, Arab Saudi, Jordan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bangladesh, Maladewa dan Qatar.