JATIMNET.COM, Tuban – Kondusivitas hubungan industrial menjadi salah satu perhatian Pemkab Tuban di tengah peluang masuknya investasi ke daerah tersebut.

Pemerintah, pengusaha, dan pekerja diminta membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Hal itu disampaikan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat memimpin Forum Tripartit Kabupaten Tuban di Ruang Rapat Dandang Wacana, Rabu, 9 September 2026.  

Menurutnya, forum tripartit tidak hanya menjadi tempat menyampaikan persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga ruang untuk mencari solusi yang bisa diterima seluruh pihak.

“Setiap persoalan ketenagakerjaan yang muncul perlu dibicarakan secara terbuka dengan kepala dingin agar dapat menghasilkan kesepakatan yang menenangkan semua pihak,” kata Mas Lindra, sapaan akrab Aditya Halindra Faridzky.

Ia menilai hubungan industrial yang harmonis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Hal ini dinilai semakin penting karena Kabupaten Tuban memiliki peluang besar dalam pengembangan sektor industri.

Sejumlah investor dari luar daerah, kata dia, mulai melirik Tuban sebagai lokasi pengembangan usaha. Kondisi wilayah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi investasi.

“Potensi Kabupaten Tuban terus dilirik investor. Salah satunya karena harga jual tanah di Tuban masih affordable untuk dikembangkan menjadi usaha,” jelasnya.

Pemkab Tuban pun akan terus mengoptimalkan keberadaan Kawasan Industri Tuban (KIT) untuk mendukung pengembangan industri. Koordinasi dengan perusahaan juga akan diperkuat agar peluang investasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, peluang investasi tersebut tetap perlu diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja. Menurut Bupati, pekerja yang sejahtera diharapkan memiliki komitmen dan kinerja yang baik sehingga turut mendukung keberlangsungan perusahaan.

Selain persoalan hubungan industrial, Pemkab Tuban juga menaruh perhatian pada kepastian perizinan bagi pelaku usaha. Digitalisasi pelayanan perizinan menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk mempercepat proses sekaligus memperkuat transparansi.

Kepala Disnakerin Kabupaten Tuban Rohman Ubaid mengatakan, hasil pembahasan forum akan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat pekerja.

Kesepakatan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Kami juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil forum ini pada akhir tahun,” ujarnya.