JATIMNET.COM, Probolinggo – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis, 8 September 2022.

Mereka mengawali aksinya dengan melakukan aksi longmarch sejauh kurang lebih satu kilometer dari lapangan Pajarakan menuju Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo.

Tiba di Kantor DPRD, masing-masing perwakilan massa aksi kemudian bergantian menyampaikan aspirasi terkait penolakan harga bahan bakar minyak yang sudah ditetapka pemerintah. 

Massa juga membentangkan spanduk dan sejumlah poster bernada protes atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai sangat membebani rakyat. Apalagi, rakyat baru saja bangun dari terpaan pandemi Covid-19.

Usai menyampaikan orasi, massa kemudian melakukan aksi teatrikal yang menceritakan keluhan masyarakat atas kenaikan harga BBM lewat pejabat pemerintah terkait.

BACA JUGA: Tolak Kenaikan Harga BBM, Aliansi Mahasiswa Situbondo Datangi Pemkab dan DPRD

Hanya saja, dalam teatrikal tersebut digambarkan kalau keluhan masyarakat soal kenaikan harga BBM diabaikan oleh pejabat dimaksud dan bahkan terkesan tidak didengar.

Usai melakukan aksi teatrikal, massa kemudian meminta perwakilan DPRD Kabupaten Probolinggo agar membacakan beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

Tuntutan itu di antaranya menolak kenaikan harga BBM, memberantas mafia bahan bakar minyak subsidi, dan membantu rakyat yang telah terdampak kebijakan pemerintah pusat.

Koordinator aksi, Abdul Razak, mengatakan pihaknya memberikan waktu 7x24 jam agar tuntutan mereka segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Apabila tidak dipenuhi, ia menegaskan bakal kembali berdemonstrasi di DPRD dengan massa yang lebih banyak.

"Kami secara tegas bakal kembali melakukan aksi apabila tuntutan kami tidak dipenuhi," katanya.

BACA JUGA: Ketua DPRD Lamongan Dukung PMII Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Sementara itu pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo Supoyo mengaku hanya bisa menampung aspirasi para mahasiswa untuk disampaikan ke pemerintah pusat melalui DPR RI.

Itu karena semua kebijakan yang ada menjadi ranah pusat yang menentukannya. DPRD hanya bisa menampung aspirasi masyarakat. 

"Kami hanya bisa menerima dan menyampaikan aspirasi adek-adek mahasiswa ke pusat. Segera kami sampikan tuntutan-tuntutan mereka lewat DPR RI," tuturnya.

Mendapatkan kejelasan lewat perwakilan Anggota DPRD tersebut, massa aksi selanjutnya membubarkan diri. Demonstrasi tersebut sempat membuat arus lalu lintas Pantura Probolinggo-Situbondo dan sebaliknya terganggu.